Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya pemikiran di Indonesia yang menentang Hamas di Palestina disebut telah membuat gaduh publik.

Demikian dikatakan Mantan aktvisi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya, Siswanto Rusdi.

Siswanto menilai pemikiran yang kontra terhadap Gerakan Hamas ini cenderung menarasikan kelompok ini sebagai teroris, sehingga aksi bela Palestina di Indonesia seakan dicap sebagai dukungan terhadap gerakan teroris.

Baca juga: AS Akan Jatuhkan Sanksi Larangan Visa Warga Israel Pasca Pembantaian Warga Palestina di Gaza

Siswanto lalu menyinggung salah satu tokoh Islam yang menentang gerakan Hamas di Palestina yakni Abdulhakim Idris yang dikenal lewat gerakan Center For Uyghur Studies (CUS). Lewat beberapa artikelnya, Abdulhakim memojokan Hamas di Palestina.

"Rekam jejaknya sebagai Pembela umat muslim Uyghur seakan luntur dengan gagasannya yang mediskreditkan Hamas. Gagasan itu amat sensitif di Tengah masyarakat kita yang sedang meluapkan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina," kata Siswanto.

Baca juga: Israel kembali perangi Hamas di Gaza, ratusan orang tewas

Menurutnya, narasi Abdulhakim itu tidak semestinya digaungkan di tengah gelora umat muslim Indonesia mendukung Palestina. Bahkan pemerintah RI juga kerap melayangkan dukungannya terhadap Palestina.

“Jadi kurang tepat lah, apa yang disampaikan oleh Pak Abdulhakim ini sangat sensitif di Indonesia, jadi sebaiknya hal-hal seperti ini diredam dulu untuk menghindari gejolak di masyarakat kita,” kata Siswanto.

Menurut Siswanto, sepak terjang CUS berbasis di AS, sehingga patut diduga didukung oleh Negeri Paman Sam. 

Dalam arah politiknya, hingga saat ini Washington masih berpihak kepada Israel.

“Sekali ini sangat rentan, apalagi kita berada di tahun politik jelang Pemilu 2024. Jangan sampai umat Islam terbelah dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini,” jelasnya.

“Umat Islam di Indonesia jangan sampai terpancing oleh agitas CUS. Tokoh-tokoh Islam yang saat ini sudah menjalin komunikasi dengan Abdulhakim Idris perlu mawas diri agar tidak terjebak dalam permainan mereka,” tandas Siswanto.

Pemerintah Minta Dewan Kehormatan PBB Wujudkan Gencatan Senjata Permanen Israel-Hamas

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama Menlu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bertemu dengan Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu (29/11/2023) kemarin. 

Dalam kesempatan itu Retno mendesak DK PBB membuat aksi baru yang lebih nyata untuk menyudahi ancaman kemanusiaan terhadap warga Palestina atas agresi militer Israel.

Retno meminta DK PBB membuat aksi baru yakni gencatan senjata permanen.

"Oleh karena itu sebuah aksi baru DK PBB diperlukan, dan aksi ini harus memuat, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik, penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang harus betul-betul dilakukan," ucap Retno dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

"Ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman," tegas dia.

Gencatan senjata permanen ini berangkat dari pertanyaan soal gencatan senjata dan jeda kemanusiaan yang hanya berlangsung sementara. 

Menurutnya hal ini tidak cukup dan terlalu sempit jika ingin membuat situasi Gaza lebih baik.

Apalagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyatakan bahwa agresi militer negeri Zionis akan dilanjutkan usai masa gencatan senjata rampung.

"Saya kutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat truce selesai. Saya sampaikan saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini. Saya juga tidak bisa memahami jika DK PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. DK PBB harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza," jelas Retno.