“Dilihat dari diskusi kebijakan dan kemanusiaan yang sedang berlangsung, sulit dipercaya bahwa warga Palestina di Gaza yang mengungsi hari ini akan diizinkan –atau bahkan bersedia– untuk kembali ke rumah mereka yang hancur dalam waktu dekat,” kata pejabat PBB tersebut.

Jika jalan ini terus berlanjut, yang mengarah pada apa yang oleh banyak orang disebut sebagai Nakba kedua, Gaza tidak akan lagi menjadi tanah bagi warga Palestina.”

Dikutip dari Russia Today, Resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan menjadi perantara gencatan senjata di Gaza diveto oleh AS pada hari Jumat.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengklaim bahwa AS melakukan lebih banyak upaya dibandingkan negara lain dalam membantu warga sipil di Gaza, namun juga membantu upaya perang Israel.

Jajak pendapat CBS News yang dirilis pada hari Minggu menemukan bahwa hanya 20 persen warga Amerika yang percaya bahwa Biden lebih mungkin mewujudkan penyelesaian konflik secara damai.

Lazzarini mengatakan warga sipil digunakan sebagai pion dalam perang, dimana Hamas menyerahkan semua tanggung jawab atas kesejahteraan mereka kepada PBB dan Israel menerapkan “hukuman kolektif” pada lebih dari dua juta orang di Gaza.

Pasokan kemanusiaan yang “sedikit” yang diizinkan Israel masuk ke wilayah kantong tersebut hanya memberikan sedikit bantuan, tambahnya.

“Pemboman dan pengepungan yang ketat sekali lagi menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup,” kata Lazzarini. “Perampasan bantuan kemanusiaan adalah kunci dari rencana ini. Setelah kehancuran di utara, kehancuran di selatan terus berlanjut, kecuali kali ini, orang-orang tidak punya tempat tujuan.”