Warga Rusia Tak Boleh Bepergian ke Luar Negeri, Paspor Harus Diserahkan ke Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah peraturan baru di Rusia melarang warga mereka bepergian ke luar negeri.

Menurut aturan itu, mereka diimbau untuk menyerahkan paspor mereka kepada pihak berwenang dalam waktu lima hari setelah pemberitahuan dikeluarkan.

Dikutip dari Reuters, kebijakan ini disampaikan pemerintah dan mulai berlaku pada Senin (11/12/2023).

Paspor yang diserahkan ke pemerintah akan disimpan oleh otoritas yang menerbitkannya, seperti otoritas Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Luar Negeri.

Setelah larangan bepergian dicabut, paspor dapat dikembalikan setelah melengkapi permohonan, sesuai dengan keputusan pemerintah.

Baca juga: Update Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-657, Moskow akan Adakan Pilpres di 4 Wilayah yang Dicaplok

Dilansir Al Arabiya, berdasarkan undang-undang Rusia, pihak berwenang dapat memberlakukan larangan perjalanan antara lain terhadap wajib militer, pegawai Dinas Keamanan Federal (FSB), narapidana, atau orang yang memiliki akses terhadap rahasia negara atau 'informasi penting'.

"Mereka yang hak bepergiannya untuk sementara dibatasi berdasarkan wajib militer atau dinas sipil alternatif juga harus memberikan tanda pengenal militer sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan dinas," kata resolusi tersebut.

Paspor pejabat senior Rusia disita

Pada Maret, laporan Financial Times mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang dekat dengan masalah ini, mengatakan dinas keamanan Rusia menyita paspor pejabat senior dan eksekutif perusahaan negara untuk mencegah perjalanan ke luar negeri.

Pembatasan paspor Rusia

Tahun lalu, Dewan Uni Eropa (UE) dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk tidak menerima paspor Rusia yang dikeluarkan di bekas wilayah Ukraina yang bergabung dengan Rusia.

Selain UE, Abkhazia dan Ossetia Selatan juga mengikuti langkah tersebut, jelas pernyataan yang diterbitkan di situs web Dewan, European Union pada Kamis (10/11/2022).

"Dokumen perjalanan Rusia yang diterbitkan di - atau untuk penduduk - wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina atau wilayah yang memisahkan diri di Georgia tidak akan diterima sebagai dokumen perjalanan yang sah untuk mendapatkan visa atau melintasi perbatasan wilayah Schengen," jelas pernyataan tersebut.

Baca juga: Uni Eropa Enggan Keluarkan Visa untuk Pemegang Paspor Rusia dari Bekas Wilayah Ukraina

Dilansir TASS, menurut pernyataan itu, teks yang disepakati harus melalui prosedur adopsi formal oleh semua anggota UE.

Dewan Eropa menambahkan "dokumen perjalanan Rusia yang dikeluarkan di wilayah ini sudah tidak diakui, atau dalam proses tidak diakui, oleh negara-negara anggota UE."

"Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan bersama, memastikan berfungsinya perbatasan eksternal dan kebijakan visa bersama dan menjaga keamanan negara-negara anggota UE," kata pernyataan itu.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)