TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu; Menteri Dewan Perang Israel, Benny Gantz; dan bahkan pemimpin oposisi, Yair Lapid; mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk tidak berbicara secara terbuka mengenai solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.

Hal ini sesuai laporan pejabat Israel dan AS kepada surat kabar Times of Israel, Sabtu (16/12/2023).

The Times of Israel mengutip seorang pejabat AS (yang tidak disebutkan namanya), mengatakan pesan tersebut tidak hanya datang dari Netanyahu.

"Anggota Kabinet Perang lainnya, termasuk Benny Gantz dan pemimpin oposisi Yair Lapid, menyatakan ketidaknyamanan mereka terhadap retorika baru pemerintahan Biden mengenai perlunya solusi dua negara," kata pejabat Israel itu kepada The Times of Israel.

“Solusi dua negara setelah apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober adalah hadiah bagi Hamas," menurut pejabat itu.

Baca juga: Netanyahu Debat dengan Knesset soal Palestina, Jalur Gaza, Perjanjian Oslo

“Netanyahu adalah orang yang mengatakan hal ini dengan lantang dan terus terang, tetapi saat ini sebenarnya tidak ada keinginan di Israel di seluruh spektrum politik untuk gagasan dua negara.”

Pejabat itu mencatat, Yair Lapid yang menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara saat menjabat sebagai perdana menteri tahun lalu, juga menghindari pembahasan tersebut sejak 7 Oktober 2023.

Baca juga: PLO Usul Hamas Jadi Mitra Politik di Jalur Gaza, Netanyahu: Kami Habisi Mereka

Joe Biden: Netanyahu adalah Teman Baik, tapi Dia Perlu Berubah

Pekan lalu, Netanyahu mengatakan Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) dan Hamas tidak boleh berkuasa di Jalur Gaza.

"Pihak kedua ingin segera menghancurkan Israel dan pihak pertama ingin melakukannya secara bertahap," kata Netanyahu pekan lalu, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan itu membuat pemerintah AS menegur Israel, setelah AS sebelumnya mengusulkan agar PLO kembali berkuasa di Jalur Gaza jika Hamas berhasil digulingkan.

"Netanyahu adalah teman baik tapi menurut saya dia harus berubah. Anda tidak bisa mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina di masa depan," kata Presiden AS, Joe Biden, pada Selasa (12/12/2023).

"Kita harus berupaya menyatukan Israel dengan cara yang memberikan permulaan untuk solusi dua negara," lanjutnya.

Baca juga: Tolak PLO Kuasai Gaza, Netanyahu: Selama Saya Jadi PM Israel, Abbas Hanya Bermimpi

Hamas Palestina vs Israel

Sebelumnya, Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) pagi.

Hamas mengatakan, serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti diberitakan Al Arabiya.

Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel, yang direvisi menjadi 1.147.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan perang melawan Hamas dan meluncurkan pasukan ke Jalur Gaza pada keesokan harinya.

Pemboman Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 19.088 warga Palestina dan melukai lebih dari 54.450 lainnya sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Minggu (17/12/2023), lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi, dikutip dari WAFA.

Kekerasan juga meningkat di Tepi Barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel