Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV – Israel dikabarkan tidak akan memperbarui visa seorang anggota staf PBB di negaranya dan juga akan menolak permintaan visa untuk pegawai PBB lainnya karena pernyataan badan global tersebut atas perangnya di Gaza.

“Kami akan berhenti bekerja dengan mereka yang bekerja sama dengan propaganda organisasi teroris Hamas,” ujar Eli Cohen, menteri luar negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Korban Tewas Tentara IDF Menggunung, Hamas Paksa Israel Tarik Mundur Pasukan Darat dari Gaza

“Kami tidak akan tinggal diam lagi menghadapi kemunafikan PBB,” sambungnya.

Awal bulan ini, Israel mengumumkan keputusannya untuk mencabut visa tinggal Lynn Hastings, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, yang meninggalkan negara itu pekan lalu.

“Seseorang yang tidak mengutuk Hamas atas pembantaian brutal 1.200 warga Israel namun justru mengutuk Israel, negara demokratis yang melindungi warganya, tidak dapat bertugas di PBB dan tidak dapat memasuki Israel,” kata Cohen.

Selain menolak visa dan menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak layak menjalankan badan tersebut, Cohen juga telah menginstruksikan misi Israel di PBB untuk menentang kemajuan anggaran tahunan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Cohen menggambarkan tindakan PBB sebagai “aib” sejak perang meletus pada 7 Oktober setelah Hamas melancarkan serangan mematikan di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Sebelumnya, PBB telah mengkritik Israel atas serangan yang menargetkan warga sipil dan rumah sakit di Gaza yang dimulai sejak 7 Oktober 2023.

Baca juga: Proposal Mesir: Israel Tarik Penuh Pasukan, Bentuk Pemerintahan Baru di Gaza dan Tepi Barat

Para pejabat PBB juga mengkritik tindakan Israel yang menargetkan daerah pemukiman, sekolah dan rumah sakit serta pembatasan pengiriman bantuan selama pengepungan penuh yang diberlakukan di Gaza.

Adapun duta besar Israel untuk PBB, Meirav Eilon Shahar juga pernah menyebut negaranya telah “dikecewakan” oleh badan global tersebut, dan mengatakan bahwa para pemimpin badan tersebut tidak berbuat cukup untuk mengutuk Hamas dan meningkatnya anti-Semitisme.

“Kami telah berbagi informasi secara luas, dan kami berharap komunitas internasional dan organisasi internasional, termasuk WHO, akan mengutuk Hamas karena menggunakan fasilitas yang dilindungi ini seperti rumah sakit untuk keperluan militer,” kata Shahar.

“Dan serangan-serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” pungkasnya.