TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengutuk konferensi pemukim Israel.

Para menteri kabinet Israel dan anggota Knesset, termasuk beberapa tokoh dari partai Likud milik Benjamin Netanyahu, berpartisipasi dalam konferensi tersebut bersama ratusan pemukim, Minggu (28/1/2024).

Dalam acara tersebut, ditampilkan sebuah peta yang menunjukkan rencana pembangunan 21 pemukiman ilegal, termasuk enam di Gaza.

“Ungkapan yang diucapkan beberapa menteri pada acara ini tidak bertanggung jawab, ceroboh, menghasut, menurut saya lebih jauh lagi,” kata John Kirby, Selasa (30/1/2024), dikutip dari Al Jazeera.

“Kami telah menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan di Gaza,” lanjutnya.

Kehadiran para Menteri Israel

Para menteri dan anggota parlemen di pemerintahan koalisi Benjamin Netanyahu telah menghadiri konferensi yang menyerukan pemukiman kembali Israel di Jalur Gaza dan migrasi sukarela penduduk Palestina ke tempat lain.

Acara yang digelar di Yerusalem itu disebut “Konferensi Kemenangan Israel: Permukiman Membawa Keamanan”.

Acara tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang, termasuk 11 menteri kabinet dan 15 anggota Knesset, beberapa di antaranya adalah anggota partai Likud yang dipimpin PM Israel Benjamin Netanyahu.

Beberapa peserta membawa senjata, dan di luar pusat konvensi, para pedagang menjual kaos bertuliskan: “Gaza adalah bagian dari tanah Israel.”

Salah satu pembicaranya adalah Rabbi Uzi Sharbag, mantan pemimpin kelompok teroris sayap kanan Yahudi Bawah Tanah yang dilarang.

Baca juga: Brigade Al-Quds Tembakkan Rudal ke Pos Logistik dan Kendaraan Tentara Israel

Para peserta, termasuk para rabi berpengaruh, pemimpin pemukiman dan keluarga tentara yang berperang di Jalur Gaza, diberikan peta dan persiapan rinci untuk membangun kembali kehadiran Yahudi di wilayah yang secara internasional dianggap sebagai perbatasan negara.

Peran penting tokoh-tokoh pemerintah dalam konferensi sayap kanan tampaknya melanggar keputusan pengadilan internasional pekan lalu yang menyatakan bahwa Israel harus mengambil semua tindakan sesuai kekuatannya untuk menghindari tindakan genosida dalam perangnya di Gaza.

Dalam acara itu, para ekstremis terkenal di kabinet Netanyahu, termasuk menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir dan menteri keuangan Bezalel Smotrich, turut berpidato.

Dalam sambutannya, Ben-Gvir dan Smotrich menyerukan pembangunan kembali pemukiman Yahudi di Gaza dan bagian utara Tepi Barat, yang oleh sebagian orang Israel dikenal sebagai Samaria.

“Kita harus mendorong migrasi sukarela. Biarkan mereka pergi."

"Bagian dari memperbaiki kesalahan dosa prasangka yang membawa kita pada tanggal 7 Oktober adalah pulang ke Gush Katif (Gaza selatan) dan ke Samaria utara."

"Kita harus kembali ke rumah, karena itulah Taurat, itulah moralitas, itulah keadilan historis, itulah logika dan itu adalah hal yang benar," ucap Ben-Gvir, Minggu, dilansir The Guardian.

Anggota lain dari pemerintahan koalisi yang hadir termasuk Shlomo Karhi, menteri komunikasi Partai Likud; Orit Strook, anggota partai Zionis Religius sayap kanan dan menteri pemukiman dan misi nasional; Yitzhak Goldknopf, pemimpin partai Persatuan Torah Yudaisme Ultra-Ortodoks dan menteri perumahan; dan anggota Partai Likud dari Knesset Haim Katz.

Diketahui, pemerintahan Netanyahu yang merupakan pemerintahan paling sayap kanan dalam 75 tahun sejarah Israel, telah menjadikan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki sebagai prioritas sejak pemerintahannya mulai menjabat pada akhir tahun 2022.

Permukiman Israel di wilayah Palestina dipandang ilegal oleh mayoritas komunitas internasional, termasuk pemerintahan Joe Biden.

Pendudukan Israel dimulai pada tahun 1967.

Saat ini, sekitar 500.000 warga Israel tinggal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Baca juga: Israel Hancurkan Pemakaman di Gaza untuk Temukan Terowongan Hamas, Tuai Kritik Warga Palestina

Israel secara sepihak menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, dan secara paksa mengevakuasi sekitar 8.000 pemukim.

Dua tahun kemudian, Hamas menguasai wilayah pesisir setelah memenangkan perang saudara singkat dengan saingan sekulernya Fatah, yang mengakibatkan blokade Israel dan Mesir.

Banyak pihak dari kelompok sayap kanan Israel tidak pernah memaafkan apa yang mereka anggap sebagai lembaga politik dan keamanan Israel yang berhaluan kiri, serta lembaga peradilan, atas keputusan mereka untuk meninggalkan Gaza.

Update Konflik Palestina-Israel

Perempuan dan anak-anak telah meninggalkan tempat penampungan UNRWA setelah pasukan Israel menangkap puluhan pria yang berlindung di sana.

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka kehilangan kontak dengan timnya di Kota Gaza saat mencoba menyelamatkan seorang gadis berusia enam tahun yang terjebak di dalam mobil selama berjam-jam setelah serangan Israel yang menewaskan seluruh keluarganya.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Washington DC, di mana dia mengatakan kemajuan sedang dicapai dalam gencatan senjata Gaza dan pembicaraan tentang tawanan.

Baca juga: Qatar Ungkap Negosiasi Gencatan Senjata Israel-Hamas Berjalan Baik

Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat mengecam konferensi yang menyerukan pembangunan 21 pemukiman ilegal di Gaza dan di mana para menteri Israel menari dan merayakannya.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemotongan dana untuk UNRWA karena tuduhan terhadap sekelompok kecil staf adalah tidak dapat dibenarkan.

Seruan untuk mengembalikan dana ke UNRWA semakin meningkat, termasuk dari anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez dan Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres, atau MSF).

Setidaknya 26.637 orang tewas dan 65.387 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas 7 Oktober mencapai 1.139 orang.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel