TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, yang memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Mohammad Shtayyeh mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas pada Senin (26/2/2024).

Pengunduran diri PM Palestina itu menuai tanggapan dari Amerika Serikat (AS).

AS menyambut baik keputusan pemerintah Otoritas Palestina untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari langkah reformasi, mengingat ketidakpastian mengenai masa depan pemerintahan Gaza setelah perang.

“Pada akhirnya, kepemimpinan Otoritas Palestina adalah pertanyaan yang harus diputuskan oleh Palestina sendiri,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, Selasa (27/2/2024), dilansir The Times of Israel.

“Tetapi kami menyambut baik langkah-langkah yang diambil Otoritas Palestina untuk mereformasi dan merevitalisasi dirinya," sambungnya.

Miller lantas menyebut langkah tersebut sebagai langkah positif dan penting menuju pencapaian penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

Mengingat, langkah ini dilakukan pada saat meningkatnya tekanan AS terhadap Presiden PA Mahmoud Abbas untuk merombak Otoritas Palestina, yang akan memungkinkan mereka mengambil peran lebih besar dalam memerintah Gaza pascaperang.

Upaya internasional juga semakin intensif untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mulai membangun struktur politik untuk memerintah wilayah tersebut setelah perang.

Alasan PM Palestina Mundur

Diberitakan Al Jazeera, PM Palestina Mohammad Shtayyeh mundur karena meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan dan perang di Gaza.

“Keputusan untuk mengundurkan diri diambil mengingat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh, Senin.

Baca juga: Mantan Pejabat Bank Dunia Akan Gantikan PM Palestina Mohammad Shtayyeh yang Mundur dari Kabinet

“Saya melihat tahap selanjutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus Palestina-Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina," papar dia.

Sementara itu, Mahmoud Abbas telah menerima pengunduran diri Shtayyeh dan memintanya untuk tetap menjabat sebagai pengurus sampai pengganti permanen ditunjuk.

Komentar Shtayyeh muncul ketika tekanan AS terhadap Abbas semakin meningkat untuk menggoyahkan Otoritas Palestina dan mulai merancang struktur politik yang dapat mengatur negara Palestina setelah perang.