Serangan Siber Besar-Besaran ke Kementerian di Prancis

Pemerintah Prancis melaporkan, beberapa layanannya telah menjadi sasaran serangan siber dengan "intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Pemerintah mengaktifkan pusat krisis darurat untuk memulihkan layanan online.

Kantor Perdana Menteri Gabriel Attal mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan tersebut dimulai pada Minggu malam (10/3) dan menyerang beberapa kementerian, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pada Senin sore (11/3), "dampak serangan telah berkurang pada sebagian besar layanan dan akses situs pemerintah berhasil dipulihkan," lapor kantor PM di Paris.

Sekelompok peretas yang menamakan diri Anonymous Sudan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui postingan online. Pakar keamanan siber menilai kelompok itu adalah grup peretas pro-Rusia.

Sejauh ini, kantor perdana menteri Prancis dan badan keamanan digital menyatakan tidak akan mengomentari klaim tersebut, atau memberikan rincian tentang apa yang menjadi sasaran atau kerusakan apa yang mungkin ditimbulkan.

Pemerintah Prancis tuding Rusia

Seorang pejabat Perancis mengatakan serangan tersebut merupakan serangan penolakan layanan DOS (denial-of-service), sebuah jenis serangan siber dengan cara membanjiri situs dengan permintaan akses data untuk melumpuhkannya.

Pemerintah Prancis telah melakukan upaya untuk meningkatkan pertahanan sibernya menjelang Olimpiade Paris musim panas ini, setelah serangan siber dalam beberapa tahun terakhir menyasar berbagai institusi, termasuk serangan terhadap rumah sakit pada tahun 2021.

Pemerintah Prancis menuduh Rusia sejak lama melakukan kampanye manipulasi online terhadap negara-negara pendukung Ukraina, termasuk dengan meniru situs Kementerian Luar Negeri Prancis dan metode lainnya.

Presiden Emmanuel Macron telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap Moskow dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi ke Ukraina.

Aliansi tiga negara melawan serangan siber

Prancis, Jerman dan Polandia membuat kesepakatan bersama pertengahan Februari lalu, untuk mengambil tindakan melawan kampanye troll dan serangan siber dari Rusia.

Ketiga negara menyataklan, mereka adalah korban dari strategi destabilisasi Rusia. Karena itu mereka ingin mempertahankan diri bersama-sama.

Minggu lalu, Kepala Sekretariat Jenderal Pertahanan dan Keamanan Nasional Prancis, Stéphane Bouillon, memperingatkan bahwa pemilu Eropa pada 9 Juni bisa menjadi sasaran manipulasi asing.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal Pertahanan dan Keamanan mempersiapkan pertemuan pada tanggal 29 Maret mendatang dengan semua partai yang ikut serta dalam pemilu Eropa.

Pertemuan itu akan membicarakan apa yang disebut "ancaman serangan hibrida" dan cara mengantisipasi serangan itu.

hp/as (afp, dpa, ap)