Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pembentukan Kabinet baru di tengah panasnya intervensi perang dengan Israel. Pemerintahan baru ini nantinya akan dipimpin Perdana Menteri Mohammad Mustafa.

Kebijakan ini disahkan tiga minggu setelah Mohammad Shtayyeh memutuskan pamit dan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Palestina.

Mengutip dari Anadolu, nantinya pemerintahan baru Palestina di bawah kepemimpinan Mohammad Mustafa akan memiliki 23 menteri dengan cakupan kekuasaan di beberapa wilayah konflik salah satunya Tepi Barat yang diduduki Israel.

Baca juga: Dokter Palestina yang Bekerja di Gaza Terpilih Menjadi Rektor Universitas Glasgow

Meski Mohammad Mustafa menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di dalam pemerintahan baru, namun Mustafa menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjabat sebagai menteri luar negeri untuk Palestina.

"Perdana Menteri yang ditunjuk Mohammad Mustafa mempresentasikan program kerja pemerintah dan usulan daftar formasi kepada Presiden Mahmoud Abbas," kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Pemerintahan baru Palestina ini akan mengambil sumpah konstitusional di hadapan Mahmoud Abbas pada akhir pekan ini tepatnya pada tanggal 31 Maret 2024.

Adapun tugas dari program kerja pemerintah yang baru pimpinan Mohammad Mustafa akan mengemban tanggung jawab untuk memprioritaskan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza akibat serangan mematikan militer Israel di wilayah kantong Palestina yang telah menewaskan lebih dari 32 ribu jiwa, sementara 74.900 orang lainnya terluka.

Tak hanya itu, pemerintah tersebut juga akan memfokuskan perhatian pada upaya untuk menstabilkan situasi keuangan, serta mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat yang saat ini tengah mengalami kehancuran imbas blokade akses kemanusian yang dilakukan Israel.

Pemerintahan Baru Palestina Ditolak Hamas hingga Jihad Islam

Meski pemerintahan baru pimpinan Mohammad Mustafa telah resmi disahkan, namun nyatanya beberapa kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam kompak mengecam pemerintahan baru bentukan presiden Abbas.

Mereka menilai pembentukan pemerintahan baru hanya kan semakin memecah belah bangsa ditengah memenasnya invasi yang dilakukan Israel.

Baca juga: Mau Akui Negara Palestina, Empat Negara Diskak Israel Mau Beri Hadiah Bagi Terorisme

Senada dengan Hamas Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional kompak mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mempertanyakan kelayakan penggantian satu perdana menteri dengan perdana menteri lainnya dari lingkungan politik yang sama.

"Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan," bunyi pernyataan itu.