Netanyahu Bersumpah Akan Lawan AS yang Mau Hukum Batalyon Netzah Yehuda atas Pelanggaran HAM

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan melawan sanksi yang mau dijatuhkan Amerika Serikat (AS) pada unit militer Israel, Batalyon Netzah Yehuda.

Situs berita Axios, Sabtu (20/4/2024) melaporkan, Washington berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap batalyon Netzah Yehuda Israel, yang beroperasi di Tepi Barat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina.

Adapun pihak militer Israel (IDF) mengatakan kalau mereka tidak mengetahui adanya rencana pemberian sanksi terhadap unit militernya oleh AS tersebut.

Baca juga: Pejabat Israel Ketar-ketir, ICC Disebut Bakal Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu Cs atas Genosida

Sebelumnya pada Jumat, AS mengumumkan serangkaian sanksi terkait dengan pemukim Israel di Tepi Barat.

Ini merupakan tanda terbaru meningkatnya rasa frustrasi AS terhadap kebijakan Netanyahu, yang pemerintahan koalisinya bergantung pada partai-partai pemukim.

“Jika ada yang berpikir mereka dapat menjatuhkan sanksi pada unit IDF (Pasukan Pertahanan Israel) – saya akan melawannya dengan seluruh kekuatan saya,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, Minggu dilansir AP.

Netanyahu diketahui memang telah berulang kali berselisih dengan pemerintahan Presiden Joe Biden yang menekanan Tel Aviv untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil dan berupaya mencapai gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Meski sering berantem dengan Biden, Netanyahu tetap memuji langkah Dewan Perwakilan Rakyat AS yang menyetujui rancangan undang-undang bantuan sebesar US 26 miliar untuk Israel pada Sabtu yang mencakup dukungan untuk pertahanan rudal dan bantuan kemanusiaan di Gaza,

Pada cuitannya di X, Netanyahu mengatakan kalau langkah parlemen AS itu menunjukkan “dukungan bipartisan yang kuat untuk Israel”.

Baca juga: Komandan Batalyon 932 Israel Pembantai Al Zaytoun-Al Shifa: Nuseirat Selesai, Kami Meluncur ke Rafah

Batalyon Netzah Yehuda Dilarang Pakai Persenjataan AS

Jika AS benar-benar menerapkan sanksinya terhadap batalyon Netzah Yehuda, maka unit militer IDF itu dilarang menerima peralatan atau pelatihan militer AS.

Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz, mantan panglima angkatan bersenjata berhaluan tengah, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

Departemen Luar Negeri mengatakan Blinken berbicara dengan Gantz dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tentang keamanan Israel, upaya untuk memastikan konflik di Gaza tidak menyebar dan perlunya gencatan senjata segera serta peningkatan aliran bantuan kemanusiaan ke warga sipil di Gaza.

Pihak AS dalam pernyataan di kesempatan itu, tidak menyinggung soal sanksi ke Batalyon Netzah Yehuda.