Front Populer untuk Pembebasan Palestina Incar Tentara Bayaran Eks-Pasukan Khusus Angkatan Darat AS di Rafah

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) memperingatkan kalau kehadiran pihak non-Palestina dalam pengelolaan penyeberangan Rafah akan diperlakukan sebagai kekuatan asing, pasukan pendudukan, dan menjadi target perlawanan yang sah.

Peringatan ini sebagai respons adanya rencana Israel menyewa perusahaan keamanan swasta asal Amerika Serikat (AS) yang mempekerjakan veteran dari unit elite di Angkatan Darat AS.

Baca juga: Front Populer Pembebasan Palestina: Tentara Inggris yang Injakkan Kaki di Gaza Target Sah Perlawanan

Front tersebut, dalam sebuah pernyataan pada Selasa (7/5/2024) malam, menekankan kalau penyeberangan Rafah adalah murni penyeberangan Palestina-Mesir berdasarkan hukum internasional.

PFLP juga menegaskan, pihak Palestina berwenang untuk mengelolanya berdasarkan perjanjian dengan pihak Mesir.

Mereka juga menekankan kalau setiap rencana untuk menghadirkan non-Pihak Palestina dalam bentuk apa pun termasuk atau perusahaan keamanan swasta dalam pengelolaan penyeberangan pasti akan gagal.

"Hal itu tidak akan terjadi dan hanya akan ditangani dengan kekuatan senjata," tambah pernyataan tersebut.

Penyerbuan Rafah Adalah Kejahatan Berbalut Taktik Militer

FPLP menegaskan, penyerbuan penyeberangan Rafah oleh pasukan pendudukan Israel adalah “kejahatan" berbalut taktik militer demi mendapatkan "gambaran palsu tentang kemenangan".

Penyerbuan Rafah, kata FPLP juga bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada pihak milisi perlawanan agar melunakkan posisi mereka mengenai kesepakatan tersebut.

"Invasi Rafah dilakukan juga untuk memuaskan kelompok sayap kanan dan sayap kanan Israel, para pemimpin fasis dalam pemerintahan perang Zionis," kata PFLP.

Front ini menekankan, kejahatan Israel ini hanya akan mengakibatkan lebih banyak pembunuhan, kehancuran, dan kelaparan terhadap warga sipil yang tidak berdaya.

"PFLP bersumpah tidak akan memberikan keamanan bagi entitas Israel dan tidak akan bisa membebaskan tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan," kata mereka.

Baca juga: Tank-Tank Israel Rebut Kendali Penyeberangan Rafah, Mesir Siaga, Siapkan Semua Skenario Perang

Berisi Veteran Unit Elite Angkatan Darat AS

Seperti diberitakan, media Israel melansir kabar kalau Israel berencana menyewa sebuah perusahaan keamanan swasta dari Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih pengelolaan perbatasan Rafah dengan Mesir setelah berakhirnya operasi militer Israel di Rafah di Jalur Gaza selatan.

Surat kabar tersebut melaporkan, Israel berkomitmen kepada AS dan Mesir untuk melakukan operasi militer terbatas di Rafah, yang dimulai pada hari Senin.

Baca juga: Tentara Israel Masuk Menyerbu Rafah, Mesir Tutup Pintu Penyeberangan Pakai Balok Beton

Disebutkan, tujuan operasi militer terbatas Israel itu bertujuan merebut kendali Hamas atas perbatasan yang menghubungkan Gaza ke Mesir dan memusatkan perhatian pada sisi timur kota tersebut. .

Dilaporkan, Israel berjanji untuk tidak merusak fasilitas penyeberangan untuk memastikan kelanjutan operasinya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan, dia tidak mengetahui kesepakatan Israel untuk mengalihkan kendali penyeberangan Rafah ini.

Baca juga: Tank-Tank Israel Rebut Kendali Penyeberangan Rafah, Mesir Siaga, Siapkan Semua Skenario Perang

Israel Ingin Hamas Tak Dapat Pajak

Israel meyakini hilangnya kendali Hamas atas penyeberangan Rafah akan menjadi kemunduran besar bagi gerakan tersebut.

"Dengan begitu, Hamas tidak akan dapat memungut pajak yang dikenakan pada truk dan barang, dan tidak lagi dapat membawa senjata dan bahan-bahan lain yang dilarang masuk Gaza," menurut apa yang diberitakan surat kabar Ibrani.

Surat kabar tersebut menjelaskan, sebagai bagian dari upaya Israel untuk mencapai kesepakatan mengenai proses pengambilalihan perbatasan Rafah, negosiasi sedang dilakukan dengan perusahaan swasta di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam membantu tentara dan pemerintah di seluruh dunia yang terlibat dalam konflik militer.

Haaretz mencatat, perusahaan tersebut bekerja di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah, di mana perusahaan tersebut menjaga lokasi-lokasi strategis seperti ladang minyak, bandara, pangkalan militer, dan penyeberangan perbatasan yang sensitif, dan mempekerjakan veteran dari unit elite di Angkatan Darat AS.

Baca juga: Israel Colek Rafah, Hizbullah Lebanon Hajar Pangkalan Golan, Perlawanan Irak Serang Pangkalan Eilat

"Berdasarkan kesepakatan antara ketiga negara, ketika Israel menyelesaikan operasi terbatasnya di wilayah perbatasan, perusahaan Amerika akan memikul tanggung jawab untuk mengoperasikan fasilitas tersebut," tulis laporan tersebut terkait skenario yang bakal dijalankan Israel soal pengelolaan perbatasan Rafah.

Menurut surat kabar tersebut, perjanjian tersebut mencakup pemantauan barang-barang yang tiba di Jalur Gaza dari Mesir dan mencegah Hamas mendapatkan kembali kendali atas penyeberangan tersebut.

Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa Israel dan Amerika Serikat akan memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut bila diperlukan.

Sebelumnya hari ini, sumber tingkat tinggi Mesir membantah apa yang beredar di media Israel mengenai Mesir yang memikul tanggung jawab keamanan di Jalur Gaza.

(oln/khrbn/*)