TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan dan bentrokan terjadi di Kaledonia Baru, wilayah jajahan Prancis yang terletak di Pasifik Selatan, selama setidaknya tiga hari berturut-turut.

Kerusuhan dipicu perubahan hak pemilih yang dikhawatirkan dapat meminggirkan masyarakat Pribumi (Kaledonia Baru) dan menguntungkan politisi pro-Prancis.

Empat orang tewas, yakni tiga pribumi dan satu polisi, serta ratusan lainnya luka-luka akibat kerusuhan ini.

Prancis akhirnya memberlakukan keadaan darurat selama 12 hari pada Kamis (16/5/2024) serta memblokir TikTok.

Pihak berwenang Perancis menyalahkan aplikasi tersebut karena dianggap membantu mengatur demonstrasi, dan “menarik pembuat onar ke jalan,” seperti yang ditulis oleh South China Morning Post.

Belum jelas apakah larangan TikTok bersifat permanen atau akan dicabut setelah masa darurat berakhir.

Tindakan darurat ini memberikan otoritas lebih besar kepada pihak berwenang untuk mengatasi kerusuhan yang melanda Kaledonia Baru sejak Senin (13/5/2024).

“Tidak ada kekerasan yang akan ditoleransi,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal.

Attal menambahkan bahwa keadaan darurat memungkinkan pemerintah melakukan upaya besar-besaran untuk memulihkan ketertiban.

Tentara juga dikerahkan ke pelabuhan dan bandara internasional Kaledonia Baru.

Keadaan darurat diumumkan beberapa jam setelah seorang polisi Prancis yang sebelumnya terluka parah dalam kerusuhan di Kaledonia Baru, meninggal dunia, kata Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin.

Baca juga: Prancis Kirim Pasukan untuk Mengamankan Kaledonia Baru

Warga Prancis Mainland Dapat Mengikuti Pemilu Kaledonia Baru

Kerusuhan berkobar setelah anggota parlemen Perancis menyetujui rancangan undang-undang yang mengizinkan warga Prancis dari daratan utama, untuk mengikuti pemilu di Kaledonia Baru, jika mereka sudah tinggal di Kaledonia Baru selama setidaknya 10 tahun.

Melewati perdebatan yang panjang dan menegangkan, Majelis Nasional di Paris mengesahkan reformasi tersebut Senin dini hari, dengan 351 suara berbanding 153.

Aksi protes terjadi segera setelah itu.

Namun protes berubah menjadi kekerasan pada Senin malam, dengan tembakan ke arah pasukan keamanan.

Kendaraan dibakar dan toko-toko dijarah.

Kerusuhan ini merupakan yang terburuk yang pernah terjadi di wilayah luar Prancis sejak tahun 1980an.

Sebagai tanggapan, pihak berwenang mengerahkan kontingen keamanan yang ketat, memberlakukan jam malam, melarang pertemuan publik dan menutup bandara utama.

Pihak berwenang Perancis di wilayah tersebut mengatakan lebih dari 130 orang telah ditangkap dan lebih dari 300 orang terluka sejak Senin.

Komisi Tinggi Prancis mengecam penjarahan dan pembakaran yang meluas terhadap tempat usaha dan properti umum, termasuk sekolah.

Komisi itu menambahkan bahwa sekolah tetap diliburkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Bandara utama ditutup untuk penerbangan komersial.

Sengketa hak pilih

Presiden Prancis Emmanuel Macron tampaknya berusaha untuk menegaskan kembali posisinya di kawasan Pasifik, tempat China dan Amerika Serikat bersaing untuk mendapatkan pengaruh.

Prancis memiliki jejak strategis melalui wilayah luar negerinya, yang meliputi Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis.

Kaledonia Baru terletak di antara Australia dan Fiji, salah satu dari beberapa wilayah Perancis yang membentang di dunia mulai dari Karibia dan Samudera Hindia hingga Pasifik.

Baca juga: Akankah UE Terima Wacana Kedaulatan Eropa oleh Presiden Prancis Macron?

Kaledonia Baru masih menjadi bagian dari Perancis di era pasca-kolonial.

Dalam Perjanjian Noumea tahun 1998, Prancis berjanji untuk secara bertahap memberikan lebih banyak kekuatan politik ke wilayah kepulauan Pasifik yang berpenduduk hampir 300.000 jiwa itu.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kaledonia Baru telah mengadakan tiga referendum mengenai hubungannya dengan Perancis, semuanya menolak kemerdekaan atau dengan kata lain memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis.

Namun, sejumlah warga masih menginginkan kemerdekaan, khususnya kalangan masyarakat Pribumi Kanak.

Dalam perjanjian Noumea, daftar pemilih di Kaledonia Baru belum diperbarui sejak tahun 1998.

Artinya, penduduk pulau yang datang dari daratan Perancis atau tempat lain dalam 25 tahun terakhir, tidak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemilihan provinsi.

Hal itulah yang membuat pemerintah Prancis menganggap "tidak masuk akal" warga yang sudah lama tinggal di sana tidak memiliki hak pilih.

Namun, kelompok separatis khawatir bahwa memperluas daftar pemilih akan menguntungkan politisi pro-Prancis dan mengurangi pengaruh kaum Kanak.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)