TRIBUNNEWS.COM - Pengunjuk rasa pro-Palestina menginterupsi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken saat menghadiri sidang Senat di Gedung Capitol, Selasa (21/5/2024).

Partai Republik menuduh pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengecewakan Israel, sementara Partai Demokrat mengatakan pemerintahan Biden tidak berbuat banyak untuk membantu warga sipil di Gaza.

Ketika Blinken memulai kesaksiannya di depan dua komite di Senat yang dikuasai Partai Demokrat, para pengunjuk rasa menyebutnya "penjahat perang".

Pengunjuk rasa pro-Palestina juga menuduhnya terlibat dalam genosida, dikutip dari Telegraph.

Beberapa pengunjuk rasa yang diam mengangkat tangan mereka, yang ternoda cat atau pewarna merah, di belakang Blinken selama sidang.

Pada sidang pertama, di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Blinken tersentak dari seorang pengunjuk rasa yang mendekatinya dari belakang, sambil melambaikan tanda bertuliskan “kriminal”.

Namun, sejurus kemudian petugas keamanan membawanya keluar ruangan.

Blinken menegaskan kembali dukungan pemerintahan Joe Biden untuk Israel.

Akan tetapi, ia bersikeras bahwa pemerintahannya fokus pada meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan menentang serangan Israel di Rafah, kota paling selatan di Gaza tempat lebih dari 1 juta pengungsi berlindung.

“Dalam hal memastikan bahwa Israel memiliki semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, tidak ada seorang pun yang memilikinya, tidak ada yang akan melakukan lebih dari Presiden Biden,” kata Blinken.

Blinken menolak tuduhan Partai Republik bahwa Washington menghentikan pengiriman senjata ke Israel. melemahkannya dalam perang melawan Hamas.

Baca juga: Antony Blinken: AS akan Beri Info soal Pemimpin Hamas Yahya Sinwar ke Israel

“Pada saat yang sama, ketika menyangkut Rafah, kami sudah sangat jelas dalam banyak percakapan dengan para pemimpin Israel selama beberapa bulan terakhir tentang keprihatinan mendalam kami terhadap operasi militer besar-besaran di Rafah dan dampaknya terhadap warga sipil,” katanya.

Belum lama ini, Partai Republik mengkritik Biden karena mengatakan bahwa ia akan menunda pengiriman bom ke Israel dan mempertimbangkan untuk menahan pengiriman bom lainnya, jika pasukan Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Rafah.

Miliaran dolar bantuan militer AS masih tersedia untuk pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

143 Negara Akui Negara Palestina

Bulan ini, 143 dari 193 anggota Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh suatu negara.

Sebagian besar negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Asia mengakui negara Palestina.

Namun, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat belum menerapkannya.

Negara-negara yang mengakui Palestina tahun ini adalah Bahama, Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)