TRIBUNNEWS.COM -- Program mobilisasi militer Ukraina terus berlanjut. Data terakhir di Kementerian Pertahanan negeri itu, sebanyak 1,3 juta warganya telah mendaftar wajib militer untuk bergabung dengan pasukan Ukraina berperang melawan penjajah Rusia.

Dari jumlah 1,3 juta pendaftar, dikutip dari Strana, sebanyak 1,2 juta mendaftar wajib militer melalui aplikasi Reserve+.

Juru bicara Kemenhan Ukraina, Dmytro Lazutkin mengatakan hanya 25-28,5 persen saja yang mengalami penundaan.

Baca juga: Ukraina Akui Kewalahan, Drone Rusia Banyaknya Sepuluh Kali Lipat

“Semua orang lainnya adalah mereka yang dapat dimobilisasi pada saat tertentu,” kata Lazutkin.

Dengan banyaknya jumlah pendaftar, maka akan mempermudah militer Ukraina menambah pasukan di garis depan.

Meski demikian, tidak semuanya akan dikerahkan sekaligus.

“Kami memahami bahwa untuk melatih sejumlah orang tertentu, perlu mengevaluasi semua kemungkinan,” tambah Lazutkin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memprogramkan untuk merekrut sebanyak 500 ribu tantara baru dari mobilisasi militer.

Undang-Undang Mobilisasi Militer juga telah berlaku sejak 18 Mei lalu dan militer negara tersebut digeber untuk menambah pasukan di garis depan.

Ukraina mengalami krisis tantara, meski tidak disebutkan berapa jumlah saat ini, namun tentara Zelensky terus berkurang karena kalah jumlah senjata melawan Rusia.

Baca juga: Pasukan Ukraina Ungkap Kebobrokan Tank M1A1 Abrams Hingga Jadi Pecundang di Donbass

Bahkan berdasarkan laporan para tantara Ukraina di garis depan, perbandingannya sangat besar. Di medan perang satu personel Ukraina harus melawan sebanyak tujuh pasukan Vladimir Putin.

600 Napi Siap Terjun ke Garis Depan

Sementara itu, sebanyak 600 orang narapidana telah dibebaskan dan sedang menjalani pelatihan militer.

Wakil Menteri Kehakiman Olena Vysotska dikutip oleh Ukrainska Pravda mengatakan, mereka telah menjalani masa pelatihan.

Bahkan sejumlah eks napi tersebut telah menjadi personel yang menonjol dan mampu menangkap tentara Rusia.

"Jumlahnya akan terus bertambah dan sudah banyak yang menjalani pelatihan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 29 Mei 2024 kemarin lebih dari 4.000 narapidana telah menyatakan keinginan untuk bergabung.

Menurutnya, permohonan narapidana harus dipertimbangkan di pengadilan.

Para tahanan sukarelawan menjalani pemeriksaan kesehatan, ditinjau oleh dewan medis militer, dan bertemu dengan komandan mereka.

Para narapidana yang memenuhi syarat, mereka diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian mereka akan dilatih dan melakukan pekerjaan penting bagi negara.

"Ada banyak pekerjaan berbeda di negara kita. depan, tidak harus melibatkan senjata. Tapi bahkan dengan senjata, saya sudah mendengar satu kasus yang berhasil: Saya menerima informasi bahwa beberapa narapidana pertama telah menangkap seorang Rusia," ujarnya.

Vysotska menjelaskan, Kementerian Pertahanan akan menentukan di mana mantan tahanan akan bertugas, Vysotska menambahkan, namun dia menekankan bahwa Ukraina tidak mengikuti praktik Rusia.

“Di satu sisi, kami menerima tantangan untuk tidak mengulangi kesalahan dan pendekatan tidak demokratis yang dilakukan Rusia.

Di sisi lain, kami tidak boleh memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bertugas di unit belakang, menggantikan hukuman mereka dengan kebebasan. Penting juga untuk memahami hal ini.

Bahwa orang-orang ini harus bekerja untuk negara untuk jangka waktu tertentu, dan kontrak mereka berakhir hingga berakhirnya darurat militer,” katanya.

Sehari sebelumnya, Menteri Kehakiman Denys Maliuska sebelumnya melaporkan bahwa hingga pagi hari tanggal 28 Mei, total 613 tahanan telah dibebaskan dari penjara dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina.

Mereka saat ini sedang menjalani pelatihan yang sesuai dan selanjutnya akan bertugas di unit penyerangan.