Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi menyatakan pemerintah saat ini sedang melakukan koordinasi untuk mengirimkan bantuan pasukan perdamaian ke Palestina.

"Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kita melalui koordinasi," kata Menlu Menlu Retno usai rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR RI di gedung Parlemen Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Meski begitu kata Menlu Retno, perihal dengan pengerahan bantuan pasukan itu harus berdasarkan pada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Ungkap Situasi di Palestina Semakin Memburuk, 2 Juta Orang Terusir Dari Gaza

Kata dia, hal itu juga pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto.

"Tapi sekali lagi teman-teman untuk pengiriman PKO ya, harus dilihat kalimat bapak Prabowo, pak Menhan, pak Presiden terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB," kata dia.

"Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," sambungnya.

Sehingga, kata Menlu Retno, hingga kini belum ada satu kelompok pun yang dikirimkan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.

Sebab sejauh ini belum ada mandat dari PBB untuk Indonesia mengerahkan pasukan.

"Enggak, belum, makanya jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB ya," tukas dia.

Fokus Indonesia

Lebih jauh, Retno Marsudi membeberkan beberapa poin penting yang menjadi fokus Indonesia terhadap situasi Palestina saat ini.

Kata Menlu, kondisi di Palestina saat ini makin memburuk usai serangan kemanusiaan yang tak kunjung usai oleh Israel.

Menlu menyebut setidaknya ada beberapa poin besar yang didorong oleh Pemerintahan Indonesia atas situasi terkini di Palestina.

"Beberapa prioritas saat ini antara lain pertama mendorong terciptanya gencatan senjata segera dan permanen, immediate dan permanen ceasefire, tanpa cease fire upaya perbaikan situasi tidak akan terwujud," kata Menlu Retno.

Sebagai laporan juga kata Menlu, pada 31 Mei lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan proposal mengenai gencatan senjata yang terbagi dalam tiga tahap.

Kata dia, upaya gencatan senjata itulah yang menjadi perjuangan Indonesia terhadap serangan-serangan yang dilakukan Israel.

Meski sejauh ini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belum mengindahkan terkait dengan saran dari Biden tersebut.

"Isu ceasefire inilah yang sudah terus diperjuangkan Indonesia dari sejak awal. dan kita akan melihat bagaimana Israel menanggapi usulan dari Presiden Biden ini," kata dia.

Fokus kedua, kata Rerno, Indonesia terus mendorong kelancaran bantuan kemanusiaan dan mendukung kerja United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Dimana dirinya menyatakan, perlu adanya keterjaminan bantuan melalui lembaga bantuan dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina tersebut.

"Indonesia akan terus mendorong negara lain untuk terus memberikan dukungan terhadap UNRWA dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan UNRWA memiliki tanggung jawab hampir 6 juta pengungsi," kata dia.

Dari sisi Indonesia kata dia, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan baik langsung ke Palestina maupun melalui UNRWA.

Sementara, bantuan untuk UNRWA diklaim Retno telah ditingkatkan beberapa kali, dan ke depan bantuan akan disesuaikan terus dengan kebutuhan lapangan.

"Jadi bantuan yang kita berikan adalah demand and needs driven asistance, dan bantuan kita sudah berikan baik melalui darat maupun melalui udara," ujar Retno.

Ketiga, Indonesia mendesak agar semua keputusan International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional dipatuhi oleh Israel.

Sementara kata Retno, dewan Keamanan PBB yang memegang enforcing power memiliki peran sangat penting terhadap hal ini.

"Harapan kita pada saatnya dewan Keamanan PBB dapat membuat sebuah keputusan yang dapat memaksa Israel untuk patuh menjalankan keputusan ICJ," kata dia.

Keempat, Indonesia terus mendorong lebih banyak negara mengakui negara Palestina

Kelima, terus berusaha berupaya agar proses keanggotaan Palestina di PBB dapat segera dirampungkan.

"Dan keenam dan ini sangat penting artinya terus mendorong agar implementasi two state solution dapat dijalankan," tukas Retno.