TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, memasukkan Israel ke daftar hitam negara-negara yang membunuh anak-anak.

Hal ini ia sampaikan kepada Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan pada Jumat (7/6/2024).

"Saya menerima pemberitahuan resmi dari Antonio Guterres bahwa tentara Israel dimasukkan dalam daftar hitam global pelaku pelanggaran terhadap anak-anak," katanya kemarin.

Ia mengatakan keputusan tersebut sebagai hal yang memalukan.

Menurut Gilad Erdan, yang seharusnya masuk “daftar hitam” itu adalah Sekjen PBB yang dianggap mendukung gerakan perlawanan Islam Palestina (Hamas).

Netanyahu: Tentara Israel Paling Bermoral di Dunia

Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan PBB menempatkan dirinya dalam "daftar hitam sejarah" ketika bergabung dengan para pendukung Hamas.

Netanyahu menyangkal fakta bahwa tentara Israel melakukan serangan bertubi-tubi di Jalur Gaza, yang membunuh lebih dari 13.000 anak-anak.

Menurutnya, tentara Israel adalah tentara paling bermoral di dunia.

“Tentara Israel adalah tentara paling bermoral di dunia, dan keputusan konyol PBB apa pun tidak akan mengubah kenyataan ini," kata Netanyahu kemarin, dikutip dari Al Jazeera.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz menegaskan keputusan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam akan berdampak pada hubungan Israel dengan PBB.

Baca juga: Aksi Gila Israel di Gaza Tengah: Bom Sekolahan, Walikota Nuseirat Jadi Korban Tewas

Israel Berupaya Gagalkan Keputusan PBB

Sebelumnya Israel telah berupaya untuk menggagalkan keputusan PBB yang akan memasukkan Israel ke daftar hitam sebagai negara pembunuh anak-anak.

"Semua upaya Israel untuk membujuk Guterres agar menahan diri dari langkah ini telah gagal," ungkap surat kabar Israel Yedioth Ahronoth kemarin.

"Israel akan muncul dalam daftar hitam, yang akan diterbitkan minggu depan sebagai bagian dari laporan yang didistribusikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada anggota Israel," lanjutnya.

“Meski pernyataan resmi Sekretaris Jenderal PBB belum dipublikasikan, Israel memahami bahwa keputusan telah diambil, dan laporan tersebut akan dibahas pada 26 Juni," tambahnya.