TRIBUNNEWS.COM  - Ukraina diyakini tidak menyerang Transnistria hanya karena secara de jure merupakan bagian dari negara Eropa Timur. Untuk menyerang wilayah tersebut Kiev memerlukan persetujuan Chisinau.

Pendapat itu disampaikan Igor Dodon, mantan presiden Moldova dan ketua Partai Sosialis oposisi, kepada Sputnik.

“Ukraina belum menyerang Transnistria hanya karena wilayah tersebut secara de jure merupakan bagian dari Moldova secara internasional," kata Dodon di sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) di Rusia.

"Jika Transnistria telah merdeka, seperti yang diinginkannya selama 25 tahun terakhir, saya memberi tahu (Vadim) Krasnoselsky (kepala wilayah) ketika kami bertemu, sebagai presiden, saya katakan kepadanya bahwa satu-satunya jaminan keamanan bagi Transnistria adalah menjadi bagian dari Moldova,” lanjut Igor Dodon. 

Dua tahun lalu, otoritas Transnistrian mengirimkan surat ke Chisinau yang mengusulkan untuk bersatu dan menyelesaikan setiap masalah secara politik, katanya.

“Namun, jika Transnistria merdeka, Ukraina pasti sudah menyerang sejak awal operasi militer khusus," ujarnya.

"Jika ada ancaman, tapi saya yakin Ukraina memerlukan persetujuan Chisinau untuk memulai petualangan ini.  Itu akan menjadi agresi terhadap negara merdeka Moldova, yang merupakan bagian dari Transnistria,” kata dia.

Pembicaraan penyelesaian Transnistrian dalam format "5+2" melibatkan Chisinau dan Tiraspol sebagai pihak yang berkonflik, Rusia, Ukraina, Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) sebagai mediator, serta Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebagai pengamat.

Baca juga: Howitzer Msta-S Pembunuh Tank Abrams Ukraina Berikutnya

Putaran terakhir perundingan dalam format ini berlangsung di Bratislava pada 9-10 Oktober 2019.

Transnistria 60 persen penduduknya adalah orang Rusia dan Ukraina. Wilayah ini berusaha memisahkan diri dari Moldova bahkan sebelum runtuhnya Uni Soviet, karena khawatir Moldova akan bergabung dengan Rumania dalam gelombang nasionalisme.

Pada tahun 1992, setelah upaya pemerintah Moldova yang gagal untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, Transnistria menjadi wilayah yang sebenarnya berada di luar kendali Chisinau.

Baca juga: Rusia Siap Balas Tindakan Joe Biden, Persenjatai Musuh-Musuh AS dengan Rudal Canggih

Sementara itu, Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengatakan bahwa mengizinkan Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia dengan menggunakan senjata yang dipasok Barat sebagai hal yang sudah melewati garis merah.

"Itu sebabnya saya sangat senang dengan klarifikasi dari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina,” kata Tanner pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Austria Die Presse.

Baca juga: Joe Biden Takut Jadi Sasaran Rudal Rusia, Larang Ukraina Pakai Senjata Bikinan AS Serang Moskow

Komentar tersebut muncul setelah keputusan baru-baru ini oleh AS dan beberapa sekutunya yang mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok AS atau Eropa untuk menyerang sasaran di perbatasan Rusia yang diakui secara internasional untuk tujuan kontra-tembakan.

Negara-negara Barat juga telah mendiskusikan pengiriman pasukan atau instruktur militer ke Ukraina.

Negara-negara Barat telah memberikan bantuan militer dan keuangan dalam jumlah besar ke Kiev sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada Februari 2022.

Kremlin secara konsisten memperingatkan agar tidak melanjutkan pengiriman senjata ke Kiev, dengan mengatakan hal itu akan menyebabkan peningkatan konflik.

Sumber: Sputnik Globe