Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV – Kabinet pemerintahan Israel kembali bersitegang usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang rencana pejabat militer terkait adanya jeda taktis di medan perang Gaza.

Jeda perang yang diusulkan pejabat militer Israel memungkinkan terjadinya pemberhentian serangan yang mengarah dari penyeberangan Kerem Shalom ke Jalan Salah al-Din hingga ke utara. Adapun kebijakan jeda perang ini diberlakukan setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 19.00 waktu setempat.

COGAT, badan militer Israel yang mengawasi distribusi bantuan di Gaza, mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kiriman bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan penduduk sipil bagian lain Gaza, termasuk Khan Younis, Muwasi, dan Gaza tengah.

Baca juga: Umat Muslim Gaza Shalat Idul Adha di Tengah Reruntuhan, Tanpa Santapan Daging Kurban

Namun baru sehari diberlakukan, aturan ini mendapat pertentangan keras dari PM Netanyahu. Penentangan Netanyahu terhadap jeda taktis ini menggarisbawahi ketegangan politik mengenai masalah bantuan yang masuk ke Gaza.

Hal senada juga dilontarkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang memimpin salah satu partai keagamaan nasionalis dalam koalisi Netanyahu. Dia mengatakan siapa pun yang memutuskan hal itu merupakan orang yang harus kehilangan pekerjaannya.

"Ketika perdana menteri mendengar laporan tentang jeda kemanusiaan selama 11 jam di pagi hari, ia berpaling kepada sekretaris militernya dan menjelaskan bahwa hal ini tidak dapat diterima olehnya," kata seorang pejabat Israel, mengutip dari Reuters.

Dengan keputusan itu, pihak militer Israel memastikan bahwa operasi normal akan berlanjut di Rafah. Hal ini sejalan dengan prinsip Para menteri di pemerintahan sayap kanan Israel yang ingin mengurangi bantuan yang masuk ke Gaza lebih lanjut.

Kabinet Israel Terancam Pecah

Perbedaan pendapat antara Netanyahu dan militer Israel itu menjadi yang terbaru dari bentrokan antara anggota koalisi pemerintahan Israel dengan otoritas militer mengenai perang yang berkecamuk di Jalur Gaza, yang kini memasuki bulan kesembilan.

Adapun cekcok terbaru itu terjadi sepekan setelah mantan jenderal Israel Benny Gantz mengundurkan diri dari pemerintahan dan menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi perang yang efektif di Jalur Gaza.

Sebagai informasi, masalah ini bukanlah satu – satunya penyebab pecahnya suara parlemen Israel, sebelumnya Kabinet pimpinan Netanyahu terancam bubar usai para menterinya terlibat adu cekcok dengan pimpinan tentara IDF dalam rapat kabinet keamanan tingkat tinggi.

Ketegangan terjadi ketika Pertemuan para menteri yang berkumpul membahas invasi Gaza.Namun secara mengejutkan kepala staf militer Israel, Herzi Halevi mendesak para Menteri untuk memasukkan eks menteri pertahanan Israel, Shaul Mofaz, kedalam panel guna menyelidiki insiden serangan 7 Oktober yang terjadi di Israel selatan.

Baca juga: Abu Obeida: Perlawanan di Gaza Melawan Israel atas Nama Umat Islam

Hal tersebut lantas memicu perdebatan sengit dan penuh kemarahan antara para menteri dan petinggi militer. Para anggota parlemen sayap kanan bahkan tak segan melontarkan kecaman atas rencana tentara IDF itu.

Mereka menilai tindakan Halevi memasukan Shaul Mofaz kedalam panel merupakan sebuah kesalahan.Imbas kecaman tersebut Partai Likud, partai pimpinan Netanyahu dikabarkan berbalik arah melawannya.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan dalam akun X bahwa Partai Yesh Atid siap melakukan voting bersama Partai Likud untuk mengganti Netanyahu.

Netanyahu pun dilaporkan mulai ketakutan partainya bergabung dengan oposisi untuk menggulingkan dia, demikian dilaporkan Anadolu Agency.

"Kritik dari partai dan anggota-anggota koalisi Likud semakin meningkat di tengah upaya melawan Netanyahu," demikian laporan dari Yedioth Ahronoth.