Kelompok Solidaritas Palestina Menyerukan IOC untuk Melarang Israel Ikut Olimpiade

TRIBUNNEWS.COM- Kelompok solidaritas Palestina-Global Selatan menyerukan IOC untuk melarang Israel ikut Olimpiade.

Koalisi solidaritas organisasi dan individu dari seluruh dunia telah menulis surat kepada Presiden dan Anggota Dewan Eksekutif Komite Olimpiade Internasional yang menyerukan agar Israel dilarang mengikuti Olimpiade Paris tahun ini.

Gerakan Pembebasan dari Nakba (MLN) beranggotakan Australia, India, Israel, Malaysia, Selandia Baru, Pakistan, Palestina, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang Palestina ke seluruh Dunia Selatan.

“Kekuatan besar” dari boikot olahraga harus digunakan untuk melawan perang genosida Israel di Gaza, kata MLN kepada Thomas Bach dari IOC dan rekan-rekannya.

“Olahraga,” kata para penandatangan surat terbuka tersebut, “serta boikot olahraga, memiliki kekuatan yang sangat besar bagi kebaikan umat manusia. Kami percaya bahwa kekuatan ini harus digunakan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.”

Surat tersebut menunjukkan bahwa ketika Papwa Sewgolum dipaksa berdiri di tengah hujan di luar clubhouse khusus kulit putih untuk menerima trofi pemenang setelah turnamen golf Natal Open tahun 1965, jutaan orang di seluruh dunia melihat kenyataan buruk hidup di bawah apartheid.

“Ketika Nelson Mandela, di sel penjaranya di Pulau Robben, mendengar bahwa pertandingan rugbi tahun 1981 antara Waikato dan Springboks dibatalkan karena pengunjuk rasa anti-apartheid menyerbu lapangan, dia berkata bahwa para tahanan sangat gembira.”

Afrika Selatan, tentu saja, diskors dan kemudian dikeluarkan dari gerakan Olimpiade, sebagai demonstrasi kekuatan positif dari olahraga dan boikot olahraga. “Intervensi ini membantu mengakhiri apartheid di Afrika Selatan dengan lebih cepat.”

Seperti apartheid di Afrika Selatan, tulis para penandatangan, Israel menggunakan partisipasinya dalam olahraga internasional sebagai alat untuk menormalisasi diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina.

“Sebagai tanggapannya, warga Palestina melakukan seruan boikot yang sama seperti yang dilakukan warga kulit hitam Afrika Selatan. Kelompok masyarakat sipil Palestina mendesak kita untuk mengisolasi Israel dan meminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran hukum internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Memang benar bahwa Israel telah digambarkan oleh kelompok hak asasi manusia utama B’Tselem, Human Rights Watch dan Amnesty International telah melewati ambang batas hukum untuk digambarkan sebagai negara apartheid.

“Pembunuhan tanpa pandang bulu yang dilakukan di Gaza, yang digambarkan oleh banyak orang sebagai genosida pertama yang disiarkan langsung, hanyalah contoh terbaru pembantaian warga Palestina dalam skala industri yang dilakukan oleh para pemimpin Israel.” Mereka yang tewas, kata surat itu, termasuk pelatih sepak bola Olimpiade Palestina, Hani Al Masdar.

Pada bulan Januari tahun ini, kantor Komite Olimpiade Palestina di Gaza dihancurkan.

“Kami mencatat bahwa Dewan Eksekutif IOC mengatakan bahwa mereka ‘netral secara politik tetapi tidak apolitis’, dan dunia menyadari langkah-langkah yang diambil untuk meminta pertanggungjawaban Rusia setelah invasi mereka ke Ukraina.”

Tahun lalu, misalnya, IOC melarang perwakilan resmi Rusia dan Belarusia di Olimpiade Paris 2024. Atlet dari kedua negara tidak dapat berkompetisi di bawah bendera negaranya, hanya sebagai “Atlet Netral Perorangan” dengan ketentuan mereka tidak “secara aktif mendukung perang” dan tidak “terkontrak” dengan militer Rusia atau Belarusia atau badan keamanan nasional.

“Kami meminta dewan untuk meminta pertanggungjawaban Israel dengan menggunakan langkah yang sama seperti yang diambil dalam kasus Rusia dan Belarus.

Tidak masuk akal bagi Israel untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 mengingat apa yang telah disaksikan umat manusia selama delapan bulan terakhir.

Kami percaya Israel harus diskors dari organisasi olahraga internasional dan acara olahraga internasional sampai Israel mengakhiri pelanggaran berat terhadap hukum internasional, khususnya aturan apartheid dan kebijakan/tindakan genosida yang dilakukan di Gaza.”

Para penandatangan menyimpulkan dengan menunjukkan bahwa semua kehidupan, tidak peduli kebangsaan, etnis atau agama, berhak mendapatkan pertimbangan yang sama dari gerakan Olimpiade.

Sumber: Middle East Monitor