TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Iran menjatuhkan sanksi terhadap 11 pejabat Amerika Serikat (AS) karena peran mereka dalam menekan atau menindas protes pro-Palestina yang meletus di kampus-kampus.

Dilansir PressTV, kementerian mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (3/7/2024) bahwa tindakan tersebut diambil sesuai dengan Undang-Undang tentang pemberantasan pelanggaran HAM tahun 2017.

Ke-11 orang Amerika yang menjadi target sanksi Iran yakni:

1. William Billy Hitchens, Komisaris Departemen Keamanan Publik Georgia

2. Eddie Grier, Komandan Operasi Lapangan Georgia

3. Linda J. Stump-Kurnick, Kepala Departemen Kepolisian Universitas Florida

4. Pamela A. Smith, Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Distrik Columbia

5. Jeffery Carroll, Asisten Kepala Eksekutif, Departemen Kepolisian Metropolitan

6. Karl Jacobson, Kepala Departemen Kepolisian New Haven

7. Shane Streepy, Asisten Kepala Departemen Kepolisian Universitas Texas (UTPD)

8. Michael Cox, Komisaris Departemen Kepolisian Boston

Baca juga: Jika Israel Perluas Perang ke Lebanon, Iran akan Mendukung Hizbullah dengan Segala Cara

9. Scott Dunning, Kepala Divisi Pusat Departemen Kepolisian Universitas Indiana

10. Michael Thompson, Kepala Polisi Universitas Negeri Arizona

11. John Brockie, Kepala Polisi di Departemen Kepolisian Long Beach Negara Bagian California.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yakni, pemblokiran rekening dan transaksi di sistem keuangan dan perbankan Iran, dan serta pembekuan aset yang ada di yurisdiksi Republik Islam Iran.

Visa yang mengizinkan mereka masuk ke wilayah Republik Islam Iran juga tidak akan dikeluarkan.

“Semua organisasi dan lembaga nasional yang relevan di Republik Islam Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sanksi secara efektif, sesuai dengan peraturan yang diadopsi oleh otoritas terkait,” kata Kementerian Luar Negeri Iran.

Protes mahasiswa pro-Palestina awalnya pecah di kampus Universitas California, Los Angeles pada pertengahan April.

Para demonstran menyerukan diakhirinya perang Gaza dan divestasi dengan Israel.

Meskipun terdapat tindakan keras, termasuk skorsing massal, penggusuran dari kompleks universitas, dan penangkapan, protes masih bermunculan di seluruh Amerika.

Bahkan beredar rekaman di mana mahasiswa, profesor, dan jurnalis ditahan oleh polisi di kampus-kampus.

Gelombang demonstrasi baru, di mana para pengunjuk rasa mendirikan perkemahan di kampus mereka, juga terjadi di Amerika Serikat.

Tak hanya itu, aksi protes juga menyebar ke universitas-universitas lain di seluruh dunia.

Mengutip specialeurasia.com, Iran telah menjadi pendukung utama Palestina sejak tahun 1979.

Menyusul serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, Israel melancarkan pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dan melakukan pengepungan terhadap daerah kantong tersebut.

Baca juga: Pejabat Iran: Kami akan Dukung Hizbullah dengan Segala Cara jika Israel Memulai Perang Besar-besaran

Hingga kini, lebih dari 37 ribu warga Palestina tewas.

Dalam upaya untuk mencapai gencatan senjata, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Hosseini Khamenei telah berulang kali meminta negara-negara Muslim untuk menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel, dan menuntut diakhirinya pemboman di Jalur Gaza.

Pada tanggal 29 November 2023, pada Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, dalam pesannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi, menegaskan kembali dukungan teguh bangsa Iran terhadap perjuangan Palestina.

Raisi mengutuk pembantaian besar-besaran warga sipil, penyerangan rumah sakit, sekolah, dan gereja, pembatasan terhadap air, makanan, bahan bakar, dan obat-obatan untuk masyarakat Gaza, disertai dengan pemindahan paksa ribuan orang dan pembunuhan jurnalis.

Raisi juga menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk menyatukan upaya mereka dalam mengakhiri genosida dan pendudukan yang dilakukan Israel dalam tujuh dekade terakhir.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)