TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Israel atau dikenal sebagai Knesset pada Rabu (17/7/2024) menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menyelidiki serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, lapor Anadolu Agency.

Middle East Monitor juga melaporkan, RUU tersebut ditolak dengan selisih tipis. Sebanyak 53 anggota menentang dan 51 orang lainnya mendukung.

Usulan tersebut diajukan anggota Knesset, Orit Farkash-Hacohen dari Partai Kamp Nasional yang dipimpin mantan Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz, menurut harian Israel, Yedioth Ahronoth.

“Mereka yang tidak dapat bertanggung jawab, belajar dari kesalahan, dan mengambil pelajaran, tidak layak menjadi pemimpin,” kata Farkash-Hacohen sebelum pemungutan suara.

“Masyarakat berhak mendapatkan jawaban, begitu pula keluarga yang ditinggalkan, tentara, dan keluarga korban penculikan,” tambahnya.

Yair Lapid Kritik Penolakan Knesset

Sementara itu, pemimpin oposisi, Yair Lapid mengkritik penolakan Knesset untuk membentuk komisi resmi guna menyelidiki serangan Hamas.

"Mereka takut akan adanya komisi penyelidikan. Karena mereka bersalah atas bencana terburuk dalam sejarah negara ini," katanya di X.

Gants: Perdana Menteri, Anda Takut

Pemungutan suara Knesset juga menyebabkan polemik antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan politikus Israel, Benjamin "Benny" Gantz di platform media sosial X.

"Perdana Menteri, Anda takut memasuki manuver tersebut dan menunda masuk ke Khan Yunis serta ragu memasuki Rafah," tulis Gantz di X, yang ditujukan kepada Netanyahu.

“Anda berbicara tentang Rafah ketika kami menekankan perlunya mengendalikan Koridor Philadelphia terlebih dahulu dan mencegah penguatan Hamas,” tambahnya.

Gantz juga memperingatkan, “Semuanya akan terungkap ketika protokol dan kesaksian didengar oleh komisi penyelidikan negara.”

Tanggapan Netanyahu

Menanggapi hal tersebut, Netanyahu mengatakan, “Berita palsu Benny Gantz lagi.”

"Saya mengambil tangkapan layar, saya akan menyebutkan postingan delusinya ketika protokolnya terungkap dan publik akan mengetahui siapa yang mencari alasan untuk 'menghentikan pertempuran selama satu atau dua tahun' dan siapa yang benar-benar maju untuk melanjutkan perang hingga menang," tambahnya.

Saat ini, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya di Gaza dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 38.800 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 89.100 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Sembilan bulan lebih sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam putusan terakhirnya, ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)