TRIBUNNEWS.COM - Kekacauan terjadi selama beberapa jam di Israel pada hari Senin (29/7/2024), di mana pengunjuk rasa sayap kanan menerobos pangkalan militer.

Pangkalan militer yang diserbu pengunjuk rasa tersebut merupakan tempat militan Hamas ditahan dan pangkalan lain yang menjadi tempat pengadilan militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Axios melaporkan.

Selama sekitar 12 jam, Israel tenggelam dalam kerusuhan.

Jaringan televisi lokal menyiarkan langsung dari tempat kejadian.

Akibatnya, para pemimpin militer Israel terpaksa mengalihkan fokus mereka dari persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Hizbullah, ke perlindungan pangkalan mereka sendiri dari kekacauan dalam negeri.

Kronologi kerusuhan

Insiden ini bermula ketika polisi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menahan 9 prajurit cadangan yang bertugas di unit "Force 100" di pangkalan militer Sde Teiman.

Sebagai informasi, Sde Teiman digunakan sebagai fasilitas penahanan bagi militan Hamas yang terlibat dalam serangan pada tanggal 7 Oktober.

Orang-orang yang ditangkap oleh IDF di Gaza juga telah dibawa ke pangkalan tersebut untuk diinterogasi.

Beberapa laporan di media Israel dan internasional menyatakan ada pelanggaran hak asasi manusia di Sde Teiman, yang oleh beberapa organisasi hak asasi manusia disebut sebagai "Guantanamo Israel."

Haaretz melaporkan lebih dari 30 tahanan tewas di fasilitas tersebut sejak 7 Oktober.

Baca juga: Markas IDF Digeruduk Demonstran Bersenjata, Presiden Israel Kecewa: Hanya Buat Musuh Senang

IDF telah mulai menutup pusat penahanan tersebut dalam beberapa minggu terakhir setelah menghadapi kritik internasional.

Organisasi hak asasi manusia Israel juga mengajukan banding ke Mahkamah Agung negara tersebut tentang dugaan pelanggaran di pusat penahanan tersebut.

9 Prajurit Cadangan Diduga Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Tahanan

Beberapa minggu lalu, polisi militer menyelidiki 9 prajurit cadangan yang diduga melakukan kekerasan terhadap tahanan Palestina.

Penyelidikan dimulai setelah seorang anggota Hamas yang ditahan di Sde Teiman dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan di salah satu bagian vital tubuhnya, demikian dilaporkan media Israel.

Dokter yang memeriksanya menyimpulkan bahwa ia menderita luka-luka yang tidak mungkin ia timbulkan pada dirinya sendiri.

Para prajurit cadangan itu kemudian ditahan terkait dengan berbagai pelanggaran terhadap tahanan, termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan, demikian dilaporkan media Israel.

Ketika unit polisi militer tiba di pangkalan, beberapa prajurit cadangan itu menghadang mereka dan menolak untuk diinterogasi.

Setelah laporan awal dan video penggerebekan polisi militer diunggah di media sosial, menteri ultranasionalis Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich serta beberapa menteri dari partai Likud milik PM Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mengecam penangkapan 9 prajurit tersebut.

Mereka mengatakan komando senior IDF mempermalukan tentara mereka sendiri.

Tak lama kemudian, ratusan pengunjuk rasa tiba di pangkalan, di antaranya beberapa anggota parlemen dari partai sayap kanan ekstrem milik Ben-Gvir dan Smotrich.

Mereka menerobos masuk ke pangkalan tempat puluhan tahanan Hamas ditahan.

Mereka meninggalkan pangkalan setelah beberapa jam ketika prajurit cadangan yang ditangkap sudah tidak ada lagi di sana.

Para pengunjuk rasa kemudian pindah ke pangkalan militer lain, Beit Lid, 30 menit di utara Tel Aviv yang menjadi markas besar polisi militer, pusat penahanan IDF, dan pengadilan IDF.

Mereka menerobos masuk ke pengadilan dan mencoba menerobos masuk ke pusat penahanan untuk membebaskan para prajurit cadangan yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Baca juga: Tak Takut Ancaman Israel, Warga Lebanon Jalani Hari Seperti Biasa, Pergi ke Pantai saat Cuaca Panas

Beberapa anggota unit yang menjadi bagian dari para prajurit cadangan bergabung dengan para pengunjuk rasa dengan mengenakan seragam, bersenjata, dan masker wajah.

Polisi Israel, yang berada di bawah wewenang menteri Ben-Gvir, bersikap relatif pasif selama kerusuhan.

Polisi tidak menangkap satu pun pengunjuk rasa di kedua pangkalan tersebut, menurut pejabat IDF.

Pada Senin (29/7/2024) malam waktu setempat, kepala staf IDF Jenderal Herzi Halevi membatalkan pertemuan yang dihadirinya tentang potensi serangan IDF terhadap Hizbullah di Lebanon.

Ia memilih untuk datang ke markas polisi militer, yang dikelilingi oleh para pengunjuk rasa, kata IDF.

Ketika Halevi tiba di pangkalan, beberapa pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentangnya dan menyerukannya untuk mengundurkan diri.

IDF juga mengatakan harus memanggil unit-unit tempur yang ditempatkan di dekat Tepi Barat untuk melindungi pangkalan polisi militer.

Para pengunjuk rasa meninggalkan daerah itu sekitar tengah malam waktu setempat.

Netanyahu tidak mengomentari insiden tersebut.

Kantornya hanya mengeluarkan pernyataan satu baris, dua jam setelah pangkalan pertama diserbu.

Pernyataan itu menyebut bahwa perdana menteri mengutuk pelanggaran pangkalan tersebut dan menyerukan agar semua pihak tenang.

Hanya dua menteri kabinet yang mengutuk serangan terhadap pangkalan tersebut: Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel.

Sementara menteri pemerintah lainnya mendukung para prajurit cadangan dan menyerang jaksa agung IDF atau tetap diam.

Insiden yang kacau ini menunjukkan seberapa besar kaum ultranasionalis di Israel menjadi lebih berani di bawah pemerintahan Netanyahu, terutama setelah 7 Oktober.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)