TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperkeras posisinya dalam negosiasi dengan Hamas, membuat gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera semakin sulit dicapai, Daily Express US melaporkan.

Meskipun Netanyahu secara konsisten menyangkal bahwa ia mencoba untuk menunda kesepakatan, dokumen terbaru justru mengungkapkan bahwa Netanyahu menambahkan lebih banyak syarat dan ketentuan yang semakin mempersulit negosiasi.

Bahkan anggota senior lembaga keamanan Israel pun menuduhnya memperlambat proses tersebut.

Tetapi Netanyahu terus berpendapat bahwa penundaan apa pun adalah kesalahan Hamas.

Sebuah dokumen yang tidak dipublikasikan, yang dikirim ke mediator AS, Mesir, dan Qatar pada bulan Juli lalu, mengungkap posisi negosiasi Netanyahu yang sebenarnya.

Dokumen tersebut ditinjau oleh New York Times dan mencakup persyaratan yang kurang fleksibel dibandingkan persyaratan sebelumnya yang dibuat pada bulan Mei.

Salah satu syarat baru ialah Israel harus tetap mengendalikan perbatasan selatan Gaza.

Ia juga ingin memperketat perizinan bagi warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka setelah gencatan senjata.

Dua pejabat senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada New York Times bahwa beberapa anggota tim negosiasi Israel yakin hal ini berisiko menghancurkan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan secara keseluruhan.

Kendati demikian, kantor Netanyahu mengatakan laporan tersebut salah.

Pihaknya mengklaim usulan bulan Juli tidak menambah syarat tambahan dan tidak bertentangan atau melemahkan usulan bulan Mei.

Baca juga: Hamas Ogah Hadiri Perundingan Gencatan Senjata setelah PM Israel Netanyahu Ketahuan Curang

Hamas juga telah meminta revisinya sendiri terhadap kesepakatan gencatan senjata dan masih ada ketidakpastian seputar kesediaan Hamas untuk berkompromi dengan Israel.

Pada hari Selasa (13/8/2024), pejabat Hamas Ahmas Abdul Hadi mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dijadwalkan di Doha atau Kairo pada hari Kamis (14/8/2024).

Hadi mengatakan kepada Sky News: "Netanyahu tidak tertarik untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri agresi sepenuhnya."