Israel Berusaha Mengabaikan Hukum untuk Sebarkan Propaganda di AS

TRIBUNNEWS.COM- Investigasi baru mengungkap bahwa pemerintah Israel berusaha membentuk kelompok nirlaba pihak ketiga untuk menyalurkan dana ke kelompok Yahudi dan Kristen Amerika yang menyebarkan propaganda Israel.

Pemerintah Israel meminta nasihat hukum tentang cara untuk mengabaikan undang-undang federal AS yang mengatur penyebaran propaganda di antara penduduk AS oleh negara-negara asing, berdasarkan penyelidikan yang diterbitkan pada 17 Agustus oleh The Guardian bekerja sama dengan jurnalis Lee Fang dan Jack Poulson.

Undang-undang federal AS mewajibkan pengungkapan kampanye lobi yang didukung asing, namun dokumen yang bocor dan ditinjau oleh The Guardian menunjukkan bahwa pemerintah Israel meminta nasihat hukum mengenai undang-undang tersebut karena kekhawatiran bahwa kelompok lobi Zionis Yahudi dan Kristen yang bekerja dalam koordinasi dengan pemerintah Israel akan diperlukan untuk mendaftar sebagai agen asing dan mengungkapkan hubungan mereka dengan Israel.

Dokumen-dokumen tersebut, yang mencakup email dan memo hukum yang berasal dari peretasan Kementerian Kehakiman Israel, menunjukkan bahwa para pejabat Israel mengusulkan pembentukan organisasi nirlaba AS yang baru untuk melanjutkan aktivitas Israel di AS sambil menghindari pengawasan berdasarkan hukum.

Lee Fang dan Jack Poulson menulis, “Memo strategi hukum tertanggal Juli 2018 mencatat bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) akan merusak reputasi beberapa kelompok Amerika yang menerima dana dan arahan dari Israel dan memaksa mereka untuk memenuhi persyaratan transparansi yang memberatkan. Sebuah memo terpisah menyatakan bahwa donor tidak ingin mendanai kelompok yang terdaftar di bawah FARA.”

Memo tersebut mengatakan bahwa pemerintah Israel khawatir terhadap FARA karena memaksa pendaftar untuk “menandai setiap bagian dari 'propaganda' yang didistribusikan kepada dua pihak atau lebih di AS, dengan penafian yang menyatakan bahwa hal tersebut dikirimkan oleh agen asing dan kemudian diserahkan. salinan 'propaganda' tersebut ke Departemen Kehakiman AS dalam waktu 48 jam.”

Untuk mencegah pendaftaran FARA dan stigma serta pengawasan yang terkait dengannya, penasihat hukum menyarankan untuk menyalurkan dana melalui organisasi nirlaba pihak ketiga di AS.

Liat Glazer, penasihat hukum Kementerian Urusan Strategis Israel, menulis bahwa meskipun organisasi nirlaba AS yang baru tidak dikelola secara formal dari Israel, “kami akan memiliki sarana pengawasan dan pengelolaan” melalui pemberian hibah dan “mekanisme koordinasi informal” seperti sebagai “pertemuan lisan dan pembaruan.”

Pemerintah Israel meminta nasihat hukum dari Sandler Reiff, sebuah firma hukum pemilu dan kampanye terkemuka di Washington, DC. Joseph E. Sandler, mantan penasihat umum internal Komite Nasional Demokrat, dan Joshua I. Rosenstein, pakar FARA yang banyak dikutip, memberikan nasihat hukum atas nama firma tersebut.

Fang dan Poulson menambahkan bahwa pemerintah Israel secara khusus khawatir bahwa organisasi nirlaba yang berbasis di AS, “Kela Shlomo” (yang diterjemahkan menjadi “Sling Solomon”) akan dipaksa untuk mendaftar di bawah FARA.

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2017 oleh Kementerian Urusan Strategis Israel untuk mendistribusikan propaganda Israel.

Berganti nama menjadi “Konser” pada tahun 2018 dan “Suara Israel” pada tahun 2021, kelompok ini berfokus untuk melemahkan gerakan BDS, yang memimpin kampanye boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel sebagai protes atas pendudukan ilegal mereka atas Palestina dan undang-undang apartheid.

Email dan dokumen tersebut dirilis oleh Distributed Denial of Secrets, atau DDoSecrets, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS.

Dokumen-dokumen tersebut diperoleh oleh “Anonymous for Justice,” sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai “hacktivist kolektif” yang mengumumkan pada bulan April bahwa mereka telah menyusup ke Kementerian Kehakiman Israel dan mengambil ratusan gigabyte data.

SUMBER: THE CRADLE