Hamas Mengatakan Menerima Perjanjian Gencatan Senjata Joe Biden Tanpa Syarat Israel yang Baru

TRIBUNNEWS.COM- Di tengah perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung, Hamas telah menyetujui usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat, tetapi tetap menentang apa yang dikatakan kelompok itu sebagai "syarat baru" yang ditambahkan oleh Israel, menurut pernyataan yang dibagikan kepada Newsweek .

Pernyataan tersebut, yang dikaitkan dengan pejabat senior Hamas sekaligus juru bicara Basem Naim, mengisahkan reaksi positif awal gerakan Islam Palestina terhadap rencana tiga fase yang pertama kali digariskan oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 31 Mei.

Akan tetapi, Naim berpendapat Israel malah berusaha menggandakan upaya perangnya selama 10 bulan di Gaza dan memberlakukan tuntutan baru, yang mengarah ke kebuntuan potensial lainnya dalam perundingan yang menurut para pejabat AS telah mengalami terobosan sebelumnya pada hari Senin.

Konflik ini bermula dari serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut perkiraan pejabat Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 240 lainnya disandera, sekitar setengahnya diyakini masih ditawan.

Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan sekitar 40.000 orang tewas di wilayah berpenduduk padat itu selama perang yang terjadi.

Setelah apa yang digambarkannya sebagai "pertemuan yang sangat konstruktif" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa perdana menteri telah "mengkonfirmasi" kepadanya "bahwa Israel mendukung proposal penghubung " yang diajukan oleh AS, Qatar, dan Mesir dalam upaya untuk mendorong negosiasi yang menemui jalan buntu. Blinken mengatakan bahwa "langkah penting berikutnya adalah bagi Hamas untuk mengatakan 'ya.'"

Namun, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai usulan tersebut, yang menurut Naim telah dipromosikan oleh Gedung Putih sebagai "pada dasarnya usulan Israel." Rencana yang pertama kali dijelaskan oleh Biden tersebut melibatkan gencatan senjata selama enam minggu, penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari wilayah berpenduduk di Gaza, pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke rumah mereka, lonjakan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pertukaran sejumlah sandera Israel dan tahanan Palestina.

Tahap kedua meliputi pertukaran tahanan lebih lanjut, gencatan senjata permanen, dan penarikan total pasukan IDF dari Gaza. Terakhir, jenazah korban akan dipertukarkan dan rencana rekonstruksi untuk Gaza akan dimulai.

Naim mengatakan dalam pernyataannya bahwa Hamas "menyambut baik" pengumuman Biden pada 31 Mei, bersamaan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya yang mendukungnya pada 11 Juni, dan bahwa kelompok itu "menegaskan kesiapannya untuk implementasi segera dan menyerahkan persetujuannya atas proposal mediator pada 2 Juli."

Namun, ia menuduh Netanyahu sengaja mengganggu proses tersebut dengan melancarkan serangan baru dan mencari tindakan tambahan.

"Apa tanggapan Netanyahu terhadap semua inisiatif dan usulan ini? Lebih banyak pembantaian dan pembunuhan (seperti pembantaian Mawasi, pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, dan pembantaian di Sekolah Al-Tabin di lingkungan Al-Daraj di Gaza)," kata Naim dalam pernyataan itu, "bersama dengan persyaratan baru untuk negosiasi."

Menurut Naim, syarat-syarat baru tersebut meliputi penolakan Israel untuk menarik diri dari perlintasan Rafah dan koridor Philadelphia yang terletak di antara Gaza dan Mesir serta rute Netzarim yang ditetapkan IDF antara Gaza utara dan selatan, pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang-orang terlantar yang melintasi rute Netzarim, perubahan pada pertukaran tahanan, syarat-syarat baru untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan kurangnya komitmen terhadap negosiasi yang menjembatani fase pertama dan kedua dari proposal tersebut.

Naim juga menuduh bahwa Israel telah menuntut "komitmen tertulis dari Amerika yang mengizinkan dimulainya kembali permusuhan jika memang diputuskan demikian."