Meski demikian, ia mengakui bahwa secara global, menerima e-mail, SMS, panggilan telepon di luar jam tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan saat sedang liburan.

Pendapat PM Australia

Undang-undang baru tersebut berarti karyawan tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari atasan mereka di luar jam kerja.

"Kami ingin memastikan bahwa sama seperti orang tidak dibayar 24 jam sehari, mereka tidak harus bekerja selama 24 jam sehari," kata Perdana Menteri Anthony Albanese dalam sebuah wawancara dengan penyiar nasional ABC.

"Terus terang, ini juga merupakan masalah kesehatan mental, bagi orang untuk dapat memutuskan hubungan dari pekerjaan mereka dan terhubung dengan keluarga dan kehidupan mereka," paparnya.

Tanggapan kelompok pengusaha

Dikutip dari DW News, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ambiguitas tentang bagaimana aturan tersebut akan diterapkan akan menciptakan kebingungan bagi atasan dan pekerja.

Menurut Reuters, dikatakan bahwa pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan, dengan demikian, akan memperlambat ekonomi.

Pada tahun 2023, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa upah, menurut survei oleh Australia Institute.

Lembaga tersebut memperkirakan tenaga kerja tanpa upah ini bernilai A$130 miliar (US$88 miliar).

Peraturan baru tersebut menempatkan Australia di antara sekitar 20 negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, yang memiliki undang-undang serupa.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)