TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan investasi baru dalam Kecerdasan Buatan (AI) kepada para pejabatnya, Selasa (27/8/2024).

Ia juga menekankan kemajuan teknologi, ekonomi, dan militer Iran, Press TV  melaporkan.

Khamenei berharap, Iran yang dulunya dikenal karena karpet dan minyaknya, kini bakal dikenal dunia karena ilmu pengetahuan, kemajuan militer, kekuatan regional, dan kedalaman strategisnya.

"Kendati menghadapi kesulitan akibat sanksi AS," ujar Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian dan kabinetnya, The Cradle melaporkan.

Pemimpin Tertinggi Iran itu pun menyoroti sumber daya alam Iran, lokasi geografis, keragaman iklim, dan kapasitas manusia yang kaya, termasuk agama dan keyakinan politik rakyatnya, sebagai aset utama negara.

"Inilah peluang yang kita miliki," ucapnya.

"Kemampuan untuk memengaruhi negara-negara di dunia dan kawasan bukanlah hal yang kecil. Ini adalah hal yang sangat penting," katanya.

Program nuklir

Ia juga mengemukakan kemungkinan untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat (AS) mengenai program nuklir Iran.

"Tidak ada halangan untuk terlibat dengan musuh," katanya, seperti dilapokan AP News.

"Kita tidak perlu menaruh harapan pada musuh," katanya.

"Untuk rencana kita, kita tidak boleh menunggu persetujuan dari musuh," lanjut Ayatollah Ali Khamenei.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Serukan Regulasi Dunia Maya, Singgung Penangkapan Bos Telegram

Di waktu yang sama, Khamenei memperingatkan bahwa Washington tidak dapat dipercaya.

"Jangan percaya pada musuh," katanya kepada Pezeshkian dan para menterinya.

AP berpendapat bahwa pernyataan Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran dapat memberi (Pezeshkian) alasan politik untuk melaksanakannya.

Juga, menurut AP, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, terlibat erat dalam negosiasi kesepakatan nuklir pada tahun 2015.

Selama masa jabatan Presiden Barack Obama, Iran menandatangani perjanjian dengan AS dan kekuatan Eropa untuk membatasi program pengayaan nuklirnya, dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.

Akan tetapi, AS menarik diri dari kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada tahun 2018 di bawah arahan Presiden Donald Trump.

Setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada tahun 2018, Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga kemurnian 60 persen, yang masih jauh dari tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir.

Iran mengatakan program nuklirnya bersifat damai dan untuk penggunaan sipil serta mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya oleh Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai komitmennya berdasarkan perjanjian nonproliferasi nuklir.

AS dan Israel mengklaim kalau Iran berupaya memproduksi senjata nuklir.

Israel belum menandatangani perjanjian nonproliferasi dan secara luas diakui memiliki senjata nuklir.

Pada tahun 2023, negosiasi tidak langsung untuk kesepakatan nuklir baru antara Washington dan Teheran menghasilkan pelepasan dana Iran senilai $6 miliar yang disita oleh sekutu AS karena sanksi.

AS dan Iran juga menyelesaikan pertukaran tahanan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)