Netanyahu Minta Penyelidikan Kriminal Terhadap Dirinya untuk Hindari Surat Perintah dari ICC

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu minta digelar penyelidikan kriminal terhadap dirinya untuk hindari surat perintah ICC.

Sebuah laporan oleh Saluran 12 Israel mengungkap niatan tersebut adalah agar investigasi segera diluncurkan dan kemudian segera ditutup.

Dengan laporan yang diserahkan ke ICC, yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telah diperiksa sebagaimana mestinya.

Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin, yang bertindak atas nama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara untuk memulai penyelidikan kriminal terhadap Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant untuk menghindari surat perintah penangkapan potensial dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Saluran 12 Israel melaporkan.

Pada bulan Mei, jaksa agung ICC Karim Khan mengatakan dia sedang meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Dalam langkah yang langka, Netanyahu dan Levin meminta bantuan dari musuh bebuyutan mereka, Jaksa Agung Baharav-Miara, dan mendesaknya untuk membuka penyelidikan formal terhadap perdana menteri dan menteri keamanannya.

Tujuannya adalah agar investigasi segera diluncurkan dan ditutup, dengan menyerahkan laporan ke ICC, yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut telah diperiksa sebagaimana mestinya, demikian yang dinyatakan dalam laporan tersebut.

Bagaimana cara kerjanya?

Menurut media Israel, manuver hukum ini berupaya memanfaatkan prinsip komplementaritas, yang mengatur hubungan antara pengadilan nasional dan ICC.

Berdasarkan prinsip ini, ICC mengasumsikan yurisdiksi sekunder, hanya melakukan intervensi jika pihak terkait tidak bersedia atau tidak mampu mengadili kejahatan.
Oleh karena itu, dengan memulai penyelidikan domestik terhadap Netanyahu dan Gallant, ICC tidak akan dapat mengajukan surat perintah penangkapan terhadap mereka.

Langkah tersebut dilaporkan didorong oleh tekanan dari Khan, yang telah mendesak para hakim yang meninjau surat perintah penangkapan yang diusulkan terhadap Netanyahu, Gallant, dan para pemimpin Hamas untuk mempercepat keputusan mereka. Pada bulan Agustus, Khan menggarisbawahi bahwa " setiap penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses ini berdampak buruk pada hak-hak korban."

Namun, Baharav-Miara menolak permintaan Levin dan Netanyahu, menolak untuk memulai apa yang ia lihat sebagai "investigasi palsu", Channel 12 melaporkan.

Ia percaya bahwa hanya apa yang disebut "Komisi Penyelidikan Negara"—tingkat investigasi tertinggi "Israel"—terhadap peristiwa 7 Oktober dan perang yang sedang berlangsung di Gaza yang akan memenuhi persyaratan ICC, demikian yang ditunjukkan laporan tersebut.

Namun Netanyahu telah berulang kali menolak gagasan untuk meluncurkan penyelidikan semacam itu, dengan menegaskan bahwa penyelidikan itu harus menunggu hingga perang berakhir.

Menurut laporan tersebut, Netanyahu khawatir bahwa "Komisi Negara" dapat digunakan sebagai strategi hukum untuk menyingkirkannya dari jabatannya.

Setelah Baharav-Miara menolak usulan tersebut, ketegangan meningkat, dengan para pendukung Netanyahu menuduh jaksa agung menghalangi upaya mereka.

Sebagai tanggapan, para pembela Baharav-Miara menekankan bahwa mereka tidak akan mengorbankan kepentingan "Israel" "hanya demi pertimbangan politik perdana menteri."

Di tempat lain, laporan Channel 12 menyoroti bahwa "Komisi Penyelidikan Negara" tidak mungkin dibentuk dalam waktu dekat, sehingga "Israel" tidak dapat menunda tindakan ICC terkait surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

Dalam upaya untuk menyembunyikan kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina dan menghindari hukuman, otoritas Israel bahkan melakukan intimidasi dan pelecehan terhadap jaksa ICC.

Fouad Baker, anggota Asosiasi Pengacara ICC, mengungkapkan kepada Al Mayadeen bahwa sebagian besar pengacara dan hakim yang terlibat dalam kasus melawan "Israel" telah menjadi sasaran ancaman dan intimidasi , dengan telepon mereka diretas.

Ia ingat bahwa pendudukan Israel telah mengancam akan menargetkan anak-anak Jaksa ICC Karim Khan dan mengancam mantan Jaksa ICC Fatou Bensouda ketika dia mengisyaratkan akan membuka penyelidikan, bahkan menjatuhkan sanksi padanya dan mengancam suaminya.

Hakim juga menunjuk pada rancangan undang-undang Kongres AS yang mengizinkan penerapan sanksi pada ICC jika lembaga itu menyelidiki atau mengadili individu yang dilindungi oleh Washington atau sekutunya.

Pernyataan Baker menggemakan pernyataan Khan, yang baru-baru ini menyuarakan kekhawatirannya mengenai tekanan dari AS terkait penyelidikan pengadilan terhadap kekejaman "Israel" di Gaza.

Dalam wawancaranya dengan Yomiuri Shimbun di Jepang , Khan mengungkapkan bahwa pejabat ICC telah menerima "ancaman" pribadi dari para pendukung "Israel".

SUMBER: AL MAYADEEN