TRIBUNNEWS.COM - Sepuluh serikat pekerja menuduh Israel melanggar hukum perburuhan internasional.

Tuduhan tersebut lantaran Israel telah menahan gaji lebih dari 200.000 pekerja Palestina sejak awal perang 7 Oktober 2023.

Pengaduan tersebut diajukan oleh serikat pekerja ke Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada hari Jumat (27/9/2024).

Para pekerja ini telah mengalami pencurian upah yang meluas karena penangguhan izin kerja dan pemutusan kontrak secara sepihak, dikutip dari Al-Arabiya.

Menurut pengaduan tersebut, 13.000 pekerja dari Jalur Gaza belum dibayar untuk pekerjaan yang dilakukan sebelum 7 Oktober.

Kemudian hampir 200.000 pekerja Palestina dari Tepi Barat belum diizinkan memasuki Israel sejak perang meletus hampir satu tahun lalu dan belum dibayar untuk pekerjaan yang dilakukan sebelum perang dimulai.

"Dua ratus ribu pekerja di Tepi Barat kehilangan pekerjaan mereka," kata direktur eksekutif Maan Workers Association, sebuah organisasi pekerja independen di Israel, Assaf Afiv, dikutip dari The Guardian.

Menurut perkiraan ILO, upah harian rata-rata untuk pekerja Palestina di Israel adalah 297,30 shekel.

Dari jumlah tersebut, upah mingguan yang didapat rata-rata berkisar antara 2.100-2.600 shekel.

Namun setelah 7 Oktober 2023, Israel dengan sepihak mencabut izin kerja bagi sekitar 13.000 pekerja Palestina dan Gaza untuk bekerja secara legal di Israel.

Keputusan sepihak ini menyebabkan para pekerja tersebut tidak menerima upah sejak September dan Oktober. 

Upah tersebut seharusnya dibayarkan pada 9 Oktober.

Baca juga: UEA Tolak Permintaan Netanyahu untuk Bayar Pekerja Palestina yang Bekerja di Israel: Minta Zelensky

Menurut laporan ILO pada bulan Mei 2024, pengangguran di kalangan warga Palestina mencapai titik tertinggi sejak 7 Oktober 2023.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang pekerja Palestina, Khaled Jamal Muhammad Karkash.

Ia mengatakan bahwa harus berhenti bekerja dan kembali ke rumah sejak awal perang.

“Ketika perang dimulai, kami kembali ke rumah selama fase awal konflik. Sejak saat itu, kami belum menerima gaji atau menemukan pekerjaan apa pun,” kata Khaled.

Tidak tinggal diam, Khaled mengaku dirinya berusaha mencari pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan sesuatu yang dapat dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan kami. Saya adalah pencari nafkah bagi keluarga saya. Tidak ada orang lain yang bekerja di rumah," tambahnya.

Pekerja Palestina lainnya, Mahmoud Salhab, juga bekerja di Israel, tetapi sejak Oktober lalu tidak diizinkan kembali bekerja.

Salhab mengatakan sejak awal perang, ia tidak menemukan pekerjaan apapun.

“Saya pencari nafkah utama, dan saya memiliki gelar sarjana, tetapi saya tidak dapat menemukan pekerjaan,” kata Salhab.

Kehilangan pekerjaan membuat Salhab saat ini tidak bisa mencapai keinginannya untuk menikahi tunangannya.

“Sejak perang pertama, saya hanya bekerja empat hari sebulan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti roti dan minyak. Saya bertunangan sebelum perang, tetapi sekarang, saya belum selesai membangun rumah, saya tidak mampu untuk menikah," tambahnya.

Serikat pekerja yang mengajukan pengaduan tersebut mewakili sekitar 207 juta pekerja di lebih dari 160 negara. 

Konflik Palestina vs Israel

Israel telah mengabaikan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel tidak berhenti melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza.

Hingga saat ini, warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah mencapai 41.500 orang.

Sementara korban luka akibat serangan Israel telah mencapai 96.000 warga Palestina.

Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza masih hancur.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel