Dia menambahkan bahwa pemerintah Pakistan "mengorganisasi dan mendukung" para ekstremis Islam, yang berkontribusi pada masalah pembunuhan penistaan ​​agama. Abdullah mengatakan solusi jangka panjang adalah dengan meminta pihak berwenang untuk "meninjau dan mengubah undang-undang dan prosedur yang telah dirusak secara ilegal dan inkonstitusional oleh diktator militer, Zia-ul-Haq pada tahun 1980-an."

Dapatkah pemerintah campur tangan?

HRCP menuntut pemerintah untuk memastikan penyelidikan independen atas kematian tersangka kasus penistaan ​​agama baru-baru ini di tangan polisi.

Namun, analis Kugelman mengatakan bahwa kelompok garis keras Islam "sangat berpengaruh" dalam politik Pakistan, dan "para pemimpin sipil dan militer tidak mau memusuhi mereka."

"Kita telah melihat sepanjang sejarah Pakistan bahwa mereka lah yang mengeksploitasi undang-undang penistaan ​​agama, dan mereka yang membenarkan kekerasan terhadap para pelanggar hukum tersebut, diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh negara Pakistan," kata Kugelman.

Aktivis Stephen mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menekan pemerintah Pakistan untuk mengambil tindakan terhadap pembunuhan akibat penistaan ​​agama, misalnya, dengan ancaman sanksi.

Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional secara teratur menegaskan bahwa Pakistan adalah salah satu penegak hukum penistaan ​​agama yang paling ketat dan paling sering di dunia.

Namun, analis Kugelman mengatakan bahwa dia tidak berpikir masyarakat internasional akan bertindak sejauh memberlakukan sanksi atas pembunuhan terkait penistaan ​​agama.

"Namun, kami telah melihat masalah ini berulang kali ditandai oleh negara Barat, termasuk AS dalam laporan kebebasan beragama tahunannya. Tentu saja, hanya menandai masalah tersebut tidak akan membuatnya hilang, tetapi setidaknya hal itu membuat masalah tersebut tetap menjadi pusat perhatian internasional, dan itu sangat penting."

"Tekanan internasional tidak dapat menghentikan meningkatnya pembunuhan ekstrayudisial, tetapi dapat membuat masalah tersebut tetap menjadi perhatian. Dan itu setidaknya memberi tekanan pada pemerintah Pakistan, mengetahui bahwa ibu kota utama, terutama di Barat, prihatin dengan masalah yang tidak mau atau tidak dapat dihentikan oleh Islamabad," tambahnya.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris