TRIBUNNEWS.COM - Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (30/10/2024), Liga Arab mengumumkan akan menggelar pertemuan darurat terkait larangan Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA).

Dikutip dari Middle East Monitor dan Anadolu, pertemuan darurat itu diminta oleh Yordania dan akan dipimpin oleh Yaman.

Yordania mengajukan permintaan resmi pada hari Selasa kepada Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat ini guna merumuskan tanggapan kolektif terhadap larangan Israel terhadap UNRWA.

Perwakilan tetap Liga Arab akan berkumpul di kantor pusatnya di Kairo.

DIharapkan mereka dapat menyusun tanggapan bersatu terhadap larangan tersebut.

Liga Arab pada hari Rabu mengumumkan diadakannya sesi darurat pada hari Kamis untuk membahas keputusan Israel yang memblokir untuk beroperasi di wilayah Palestina. 

Knesset Israel meloloskan RUU melarang UNRWA beroperasi pada hari Senin (28/10/2024).

Undang-undang tersebut akan mulai berlaku dalam 90 hari.

Israel menuduh karyawan UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, dengan menuduh bahwa program pendidikan badan tersebut "mempromosikan terorisme dan kebencian."

UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut.

Badan tersebut menegaskan pihaknya tetap netral dan hanya berfokus pada dukungan terhadap para pengungsi.

UNRWA yang didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949, memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Gaza.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menanggapi pada hari Senin, menyebut larangan tersebut "belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya," dan melanggar Piagam PBB.

Baca juga: Keputusan Israel Melarang UNRWA Harus Dibatalkan Secepatnya, Kata Perdana Menteri Inggris

Jumlah Korban Tewas dalam Perang Israel-Hamas di Gaza

Tentara Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Jalur Gaza sejak serangan Hamas tahun lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.