Israel Ingin Rusia Jadi Mediator Perdamaian dalam Perang Lawan Hizbullah, Ini Respons Moskow

TRIBUNNEWS.COM - Israel dilaporkan ingin Rusia mengambil bagian dalam upaya perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik dengan Hizbullah.

Laporan itu dilansir media Israel, mengutip pejabat yang terlibat dalam negosiasi.

Menurut laporan yang dikutip MNA tersebut, Israel mengharapkan keterlibatan Moskow dapat menambah stabilitas pada kesepakatan di masa depan dan mengurangi ketergantungan negara pendudukan itu pada Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Diguyur Bom dari Udara, Kenapa Jet-Jet Iran Tak Kejar Pesawat Tempur Israel Saat Diserang?

“Rusia akan memiliki peran khusus dalam mengimplementasikan perjanjian dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” kata seorang sumber kepada media Israel dilansir MNA, Sabtu (2/11/2024).

Mengomentari laporan tersebut, Orna Mizrahi, seorang mantan pejabat Israel, dalam sebuah wawancara dengan Newsweek mengklaim bahwa sementara Israel “condong ke AS,” ia memahami kalau “hubungan baik” Rusia dengan Iran dapat berkontribusi pada stabilitas kesepakatan apa pun yang dicapai Lebanon di masa depan.

“Poin lain adalah fakta bahwa mereka (Rusia) adalah bagian dari Dewan Keamanan PBB dan jika kita sampai pada titik kalau kita memiliki semacam resolusi baru tentang gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, kita ingin Rusia menyetujuinya,” katanya.

Laporan media Israel mengklaim pekan ini bahwa negosiasi tentang kesepakatan gencatan senjata di Lebanon telah mencapai “tahap lanjutan.”

Utusan Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, yang menengahi antara Israel dan Lebanon, dilaporkan mencapai kesepakatan awal mengenai kesepakatan tersebut selama kunjungan ke Beirut awal pekan ini.

Apa Respons Moskow?

Moskow siap membantu dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah dan memiliki kontak dengan semua pihak yang berkepentingan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir Anews.

Mengomentari pada konferensi pers di Moskow tentang laporan media yang mengklaim Israel meminta Rusia untuk melayani sebagai mediator dalam kontak dengan Hizbullah, Peskov mengutip Presiden Vladimir Putin yang sebelumnya mengatakan Moskow “mempertahankan kontak dengan semua pihak terkait.”

“Dan, tentu saja, jika upaya kami bisa efektif di suatu tempat, Rusia akan siap untuk membuatnya,” tambahnya.

Israel, yang telah menewaskan 43.000 warga Palestina di Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas Oktober lalu, memperluas konflik di Lebanon pada akhir September.

Beralih ke topik pemilihan presiden AS pada 5 November, Peskov mengatakan pernyataan oleh calon presiden dari Partai Republik Donald Trump tentang penghancuran Nord Stream 2, serta tentang perlunya “membelah Rusia dan China” adalah sebagai pernyataan “tidak dapat dipahami.”

Sebagai informasi, dalam wawancara sebelumnya dengan jurnalis Tucker Carlson, Trump telah membantah klaim Partai Demokrat AS kalau ia memiliki hubungan dengan Rusia, mengingat kalau dia lah yang memblokir pembangunan pipa gas Nord Stream 2.

"Fitur utama kerja sama kami dengan China adalah bahwa hal itu tidak diarahkan terhadap negara-negara ketiga, itu ditujukan semata-mata untuk kepentingan rakyat kedua negara kami," katanya.

Peskov kemudian berbicara soal dukungannya terhadap gugatan Dialog Organisasi Nirlaba Otonomi Rusia terhadap Biro Investigasi Federal AS (FBI).

Dia beralasan, tidak ada banyak harapan untuk sikap yang tidak bias dari pihak pengadilan AS.

“Hak harus dipertahankan dengan segala cara hukum. ... Tetapi dapat diasumsikan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, pengadilan Amerika akan segera mulai kehilangan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan keadilan mereka. Mereka akan melupakan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, tidak ada harapan besar untuk kemungkinan pertimbangan yang benar-benar tidak bias dari kasus-kasus seperti itu di pengadilan Amerika," katanya.

Beralih ke pemilihan presiden di Moldova, Peskov menolak tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Moldova.

 “Kami sangat menolak tuduhan bahwa kami entah bagaimana ikut campur dalam hal ini, kami tidak melakukan ini,” kata dia.

Pada 20 Oktober, Rakyat Moldova menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih pada pemilihan presiden, di mana Presiden petahana Maia Sandu, yang dipandang pro-Barat, mencari masa jabatan kedua.

Sandu menerima kurang dari 50 persen suara, membuka jalan untuk limpasan pada 3 November.

(oln/MNA/Anews/*)