TRIBUNNEWS.COM - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan Biro Investigasi Federal (FBI) menggagalkan rencana Iran untuk membunuh Presiden terpilih, Donald Trump, sebelum Pilpres AS yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024) lalu.

Departemen itu mendakwa seorang pria yang dituduh menerima perintah dari Garda Revolusi Iran (IRGC) untuk mempersiapkan rencana pembunuhan Donald Trump.

AS mengklaim, seorang pejabat IRGC pada bulan September lalu meminta terdakwa mengembangkan rencana untuk memantau dan membunuh Donald Trump sebelum pemilu.

“Hanya ada sedikit aktor di dunia yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional AS seperti yang dilakukan Iran,” kata Jaksa Agung, Merrick Garland, dalam sebuah pernyataan, Jumat (8/11/2024) kemarin.

Tim kampanye Donald Trump mengatakan para pejabat AS telah memperingatkannya pada bulan September lalu mengenai dugaan rencana Iran untuk membunuhnya.

"Para penyelidik mengetahui rencana pembunuhan Donald Trump saat mewawancarai seorang warga Afghanistan bernama Farhad Shakeri, dan dia mengatakan kepada penyelidik bahwa sebuah kontak di IRGC mengarahkannya pada bulan September lalu untuk mengembangkan rencana dalam waktu tujuh hari untuk memantau dan bunuh Donald Trump," menurut laporan Associated Press (AP).

Sementara itu, laporan AP menunjukkan Shakeri saat ini masih buron di Iran.

Menurut pengaduan pidana yang dibuka di pengadilan federal di Manhattan kemarin, dua pria bernama Carlisle Rivera dan Jonathan Loadholt juga ditangkap atas tuduhan membantu pemerintah Iran memantau warga AS lainnya yang berasal dari Iran.

Menurut laporan, Shakeri mengatakan kepada penyelidik bahwa jika dia tidak dapat mencapai tujuannya sebelum pemilu, IRGC akan menunggu hingga pemilu presiden selesai untuk melanjutkan dan melaksanakan rencana tersebut.

Tuduhan terhadap Iran atas rencana pembunuhan terhadap Donald Trump pernah dilaporkan pada Juli lalu.

"Amerika Serikat telah menerima informasi intelijen dalam beberapa minggu terakhir tentang rencana Iran untuk membunuh Trump," lapor CNN pada Juli lalu.

Baca juga: Kapan Donald Trump Resmi Menjabat sebagai Presiden AS? Ini 6 Tanggal Penting sebelum Pelantikannya

Seorang pejabat AS pada saat itu mengatakan Dinas Rahasia AS memberi informasi kepada tim kampanye Donald Trump tentang peningkatan ancaman, sehingga mereka menambahkan sumber daya dan kemampuan untuk melindungi capres dari Partai Republik itu.

Iran Bantah Tuduhan AS

Misi Iran di PBB membantah tuduhan tersebut dan menggambarkannya sebagai tuduhan tidak berdasar dan jahat.

"Donald Trump adalah penjahat yang memerintahkan pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani," katanya pada Jumat kemarin.

Ia menekankan perlunya mengadili Donald Trump dan meminta pertanggungjawabannya melalui jalur hukum.

"Teheran memilih jalur hukum untuk mencapai keadilan," katanya, seperti diberitakan Al Jazeera.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)