TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Mengutip Associated Press, Orbán mengatakan, dia akan menentang keputusan tersebut dengan mengundang Netanyahu ke Hungaria.

Dalam komentarnya di radio pemerintah, Jumat (22/11/2024), Orbán menuduh ICC mencampuri konflik yang sedang berlangsung untuk tujuan politik.

Orbán menyatakan bahwa dia akan mengundang Netanyahu ke Hungaria dan berjanji untuk mengabaikan surat perintah itu jika undangannya diterima.

“Kami akan menentang keputusan ini, dan tidak akan ada konsekuensi apa pun baginya,” kata Orbán.

ICC, pengadilan kejahatan perang terkemuka di dunia yang berpusat di Den Haag, mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari Kamis untuk Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan kepala militer Hamas.

Ketiganya dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang selama 13 bulan di Gaza.

Surat perintah ICC tersebut, menyatakan ada alasan untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dengan membatasi bantuan kemanusiaan serta secara sengaja menargetkan warga sipil di Gaza.

Hungaria adalah negara anggota ICC.

Negara anggota seharusnya menahan tersangka yang menghadapi surat perintah penangkapan jika tersangka tersebut berada di wilayah mereka.

Namun, ICC sebenarnya tidak memiliki pasukan tersendiri untuk menegakkan aturan tersebut.

Baca juga: Apa Itu ICC, dan Bisakah Benjamin Netanyahu Benar-benar Ditangkap?

Respons Negara Anggota ICC Lainnya

Australia

Australia dengan hati-hati mendukung keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tetapi menolak untuk secara langsung merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Netanyahu dan Gallant, Anadolu melaporkan.

“Australia menghormati independensi ICC dan peran pentingnya dalam menegakkan hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong.

Sambil menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, Wong menambahkan bahwa Australia fokus pada kerja sama dengan negara-negara yang menginginkan perdamaian untuk mendesak gencatan senjata yang sangat dibutuhkan.

Irlandia

Irlandia siap menangkap Netanyahu jika dia datang ke negara tersebut, kata Perdana Menteri Simon Harris, Reuters melaporkan.

"Ya, tentu saja. Kami mendukung pengadilan internasional dan kami menerapkan surat perintah mereka," kata Harris kepada penyiar nasional RTE.

Slovenia

Slovenia akan menghormati surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel dan Hamas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Slovenia akan sepenuhnya mematuhi perintah tersebut, ujar Perdana Menteri Robert Golob, dikutip oleh kantor berita Slovenia STA pada Kamis malam, Reuters melaporkan.

Yordania

Mengutip The Times of Israel, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan keputusan ICC harus dihormati dan dilaksanakan.

Dia menambahkan, Palestina pantas mendapatkan keadilan setelah apa yang disebutnya sebagai "kejahatan perang" Israel di Gaza.

Kanada

Baca juga: Daftar Negara ICC yang Bakal Menangkap Netanyahu dan Gallant

Pada hari Kamis, Kanada menegaskan dukungan dan kepatuhannya terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Netanyahu dan Yoav Gallant.

"Pertama-tama, seperti yang selalu dikatakan Kanada, sangat penting bagi semua orang untuk mematuhi hukum internasional. Ini adalah sesuatu yang telah kami serukan sejak awal konflik," ujar Perdana Menteri Justin Trudeau kepada wartawan di wilayah Toronto, mengutip Anadolu.

Sebagai salah satu anggota pendiri Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional, Trudeau menegaskan:

"Kami mendukung hukum internasional, dan kami akan mematuhi semua peraturan dan putusan pengadilan internasional."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)