Israel Bukan Anggota Mahkamah Kriminal ICC, Bagaimana ICC akan Mengejar Netanyahu dan Yoav Gallant?

TRIBUNNEWS.COM- Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan minggu ini oleh Pengadilan Kriminal Internasional bagi para pemimpin Israel  atas kejahatan yang dituduhkan mereka lakukan di Gaza memberikan wawasan penting mengenai sejauh mana yurisdiksi pengadilan tersebut dan batas kewenangannya.

Sebuah laporan New York Times menyajikan apa yang harus kita ketahui tentang ruang lingkup hukum pengadilan tersebut,

Ketika pengadilan tersebut berupaya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Galant; Dan kepala sayap militer Hamas, Muhammad al-Deif, yang mungkin masih hidup.

Mengapa pengadilan menuntut yurisdiksi dalam kasus ini?

Lebih dari 120 negara telah bergabung dalam perjanjian internasional, Statuta Roma, dan menjadi anggota Mahkamah. Pengadilan tersebut, yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, didirikan lebih dari dua dekade lalu untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi.

Pengadilan menuduh Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, antara lain, dalam konflik dengan Hamas di Gaza.

Pengadilan mendakwa Mohammed Al-Deif, salah satu perencana utama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penyanderaan.

Negara-negara kuat, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, tidak mengakui otoritas pengadilan tersebut. 

Negara ini belum meratifikasi Statuta Roma, tidak menghormati memorandum internasional yang dikeluarkan oleh pengadilan, dan tidak akan menyerahkan warga negaranya untuk diadili.

Baik Israel maupun Palestina bukan anggota mahkamah tersebut. Meskipun beberapa negara tidak mengakui negara Palestina, Mahkamah Internasional telah mengakui hal tersebut sejak tahun 2015, ketika para pemimpin Otoritas Palestina, yang menguasai sebagian besar Tepi Barat, menandatangani perjanjian tersebut.

Meskipun Hamas telah menguasai Gaza sejak tahun 2007 dan kelompok bersenjata tersebut tidak mengakui penyerahannya kepada negara Palestina, pengadilan memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas wilayah Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

“Saya berpendapat bahwa hal ini membuat tindakan Hamas lebih rentan terhadap ICC,” kata David Schiffer, mantan duta besar AS dan pemimpin perunding dalam undang-undang yang membentuk pengadilan tersebut. 

Kewenangan kehakiman Mahkamah Pidana Internasional tidak terbatas pada (Hamas) saja, tetapi (Hamas) telah membuktikan perannya sebagai otoritas yang berkuasa di bagian Negara Palestina, dan oleh karena itu otoritas ini memikul tanggung jawab, termasuk melakukan kejahatan yang mengerikan.”

Penting bagi kewenangan Mahkamah agar yurisdiksinya dapat melampaui Negara-negara Anggota. Statuta Roma memberi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan Piagam PBB, wewenang untuk merujuk kejahatan kekejaman yang dilakukan di negara mana pun – anggota pengadilan internasional atau bukan – ke badan hukum untuk diselidiki.

Dewan Keamanan merujuk Sudan ke pengadilan pada tahun 2005 atas situasi kemanusiaan di Darfur, dan merujuk Libya pada tahun 2011, meskipun kedua negara bukan anggota pengadilan.

Para ahli mengatakan bahwa mengingat ketegangan yang terjadi saat ini antara lima anggota tetap Dewan Keamanan (Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia dan Amerika Serikat), kecil kemungkinan Dewan akan dengan suara bulat merujuk seseorang ke pengadilan untuk diadili dalam waktu dekat.

“Mengingat Dewan Keamanan PBB tidak berfungsi dalam beberapa tahun terakhir, setiap usulan rujukan terhadap situasi tertentu di dunia kemungkinan besar tidak akan bertahan jika ada veto,” kata Shafir.

Apakah pengadilan berupaya untuk mengadili para pemimpin dari negara-negara non-anggota?

Memang benar, pengadilan tersebut telah berupaya untuk mengadili para pemimpin dari negara-negara non-anggota. 

Rusia bukan anggota pengadilan tersebut, namun pada tahun 2023 pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi penuh Moskow ke Ukraina, yang belum menjadi anggota tetapi memberikan yurisdiksi pengadilan dan mengundangnya untuk menyelidiki.

Pengadilan juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Hassan al-Bashir, mantan presiden Sudan, dan Kolonel Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya. Tidak ada negara yang menjadi anggota Pengadilan.

Pada tahun 2017, jaksa ICC mulai menyelidiki tuduhan kejahatan perang di Afghanistan, termasuk kejahatan apa pun yang mungkin dilakukan oleh orang Amerika. 
Sebagai tanggapan, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Fatou Bensouda, kepala jaksa pengadilan saat itu, dan mencabut visanya. Pengadilan kemudian membatalkan penyelidikannya.

Bisakah pengadilan menegakkan surat perintah penangkapan?

Meskipun secara teoritis ruang lingkup Pengadilan ini hampir bersifat universal, namun kekuasaannya pada akhirnya berada di tangan para anggotanya.

Pengadilan tidak dapat mengadili para terdakwa kejahatan secara in-abstia dan tidak mempunyai mekanisme untuk mengadili terdakwa. Perjanjian ini bergantung pada negara-negara anggota untuk bertindak sebagai penegak hukum dan menahan tersangka sebelum mereka diadili di Den Haag. Namun, tidak semua negara anggota mematuhi perjanjian tersebut.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah mengundang Netanyahu untuk mengunjungi negaranya, yang merupakan anggota pengadilan, dan bahwa ia akan mengabaikan komitmen formalnya untuk bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan pengadilan.

Pada bulan September, Putin mengunjungi Mongolia, salah satu anggotanya, tanpa ditahan.

Al-Bashir mengunjungi Afrika Selatan, yang juga merupakan anggotanya, untuk menghadiri KTT Uni Afrika 2015.

Sumber: Asharq Al-Awsat