TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savitt, mengatakan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad terlalu bergantung dengan Rusia dan Iran untuk mengembalikan posisi politiknya.

Ia mengatakan runtuhnya garis rezim di barat laut Suriah dan bentrokan di Aleppo disebabkan oleh penolakan Bashar Al-Assad untuk terlibat dalam proses politik.

"Penolakan Suriah untuk terlibat dalam proses politik dan ketergantungannya pada Rusia dan Iran menciptakan kondisi yang kini terjadi, termasuk runtuhnya rezim Assad di barat laut Suriah," katanya, Sabtu (30/11/2024).

Amerika Serikat (AS) saat ini memantau situasi di Suriah dan berkomunikasi dengan pejabat di sana selama 48 jam terakhir.

Ia juga menekankan AS tidak ada hubungannya dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).

Selain itu, ia menyampaikan pesan bahwa rezim Bashar Al-Assad harus memulai proses politik.

"Kami bersama mitra dan sekutu mendesak dimulainya proses politik sejalan dengan resolusi PBB untuk mengakhiri perang saudara ini dan mengurangi eskalasi," katanya, seperti diberitakan Anadolu Agency.

Pemberontak Suriah Serbu Kota Aleppo

Pemberontak Suriah, HTS dan faksi-faksi bersenjata lainnya yang didukung Turki, menyerbu pedesaan di barat kota Aleppo pada Rabu (27/11/2024).

Bentrokan terjadi antara kelompok pemberontak dan tentara Suriah, hingga HTS mengklaim berhasil memasuki Aleppo pada Jumat (29/11/2024) malam.

Mereka maju dan menguasai beberapa pedesaan di Idlib pada Sabtu (30/11/2024).

Baca juga: Rusia, Iran, dan Irak Kompak Dukung Suriah saat Pemberontak Serbu Kota Aleppo

Perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011 ketika munculnya demonstrasi yang menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar Al-Assad selama puluhan tahun.

Demonstrasi meluas dan pengunjuk rasa yang tewas meningkat karena pasukan keamanan melepaskan tembakan pada demonstran.

Bashar Al-Assad menyalahkan kerusuhan pada pihak asing yang berusaha mengganggu kestabilan di Suriah.

Rakyat Suriah terpecah dan terjadi sejumlah pemberontakan bersenjata di beberapa wilayah.

Terkait perpecahan baru-baru ini, Rusia bersama Iran dan Turki akan membahas perkembangan situasi yang berbahaya di Suriah.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, akan mengunjungi Suriah pada Minggu (1/12/2024) dan kemudian Turki, seperti diberitakan Al Arabiya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)