TRIBUNNEWS.COM - Partai Kedaulatan Rakyat (PPP), partai penguasa di Korea Selatan, bakal mengadakan pemungutan suara pemakzulan kembali terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Pemungutan suara pemakzulan kedua ini dilakukan setelah gagalnya mencapai kuorum yang diperlukan akibat pemboikotan oleh PPP di pemungutan pertama pada 7 Desember 2024 lalu.

Majelis Nasional Korea Selatan diperkirakan akan segera melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon pada Sabtu (14/12/2024) besok.

Para analis sekarang melihat bahwa semakin kecil kemungkinan anggota parlemen PPP, yang memegang suara penentu untuk mosi tersebut, akan melakukan boikot lagi.

Mengutip The Korea Times, hal tersebut karena adanya kemarahan publik akibat dari pemboikotan di pemungutan suara pemakzulan pertama.

Sifat anonim pemungutan suara pemakzulan meningkatkan kemungkinan pengesahannya, karena memungkinkan anggota parlemen partai yang berkuasa untuk memberikan suara secara independen tanpa tekanan partai.

Dikombinasikan dengan meningkatnya sentimen publik dan ketakutan bahwa menentang pemakzulan secara membabi buta dapat menyeret partai yang berkuasa ke dalam tsunami politik bersama Yoon.

Perwakilan Kim Sang-wook, salah satu dari tiga anggota partai berkuasa yang memberikan suara mendukung pemakzulan Sabtu lalu, mengungkapkan bahwa setidaknya 10 anggota parlemen dari partai berkuasa telah secara pribadi menyatakan dukungan mereka terhadap mosi tersebut.

Perwakilan Kim Jae-sub, anggota faksi reformis lain di PPP, secara terbuka meminta partai untuk mengadopsi pemakzulan sebagai sikap resminya.

"Saya yang sebelumnya abstain dari pemungutan suara pemakzulan, kini berupaya untuk memakzulkan Presiden Yoon."

"Karena Presiden menolak untuk mengundurkan diri, saya mendesak PPP untuk secara resmi mendukung pemakzulan," kata Kim di ruang jumpa pers di Majelis Nasional di Seoul, Rabu (11/12/2024).

Baca juga: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditetapkan Jadi Tersangka Imbas Umumkan Darurat Militer

Analis politik memperkirakan jumlah suara yang mendukung pemakzulan di dalam partai yang berkuasa akan meningkat, sehingga meningkatkan kemungkinan mosi tersebut diloloskan kali ini.

"Pertama, kali ini PPP tidak dapat menghindari partisipasi dalam pemungutan suara pemakzulan karena kemarahan publik yang meluas."

"Jika mereka hadir, pemungutan suara anonim akan meningkatkan kemungkinan anggota parlemen akan memberikan suara sesuai hati nurani mereka," kata Park Sang-byung, seorang komentator politik.