TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Polisi menghadapi hadangan pasukan pengamanan presiden (paspampres) saat hendak menggerebek kantor kepresidenan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (11/12/2024).

Dinas keamanan presiden menghadang polisi yang datang untuk menyelidiki  dugaan pemberontakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer pekan lalu.

Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik polisi ​​tiba di kompleks kantor kepresidenan sesaat sebelum tengah hari.

Mereka hendak mencari materi yang terkait dengan dekrit darurat militer, termasuk catatan rapat kabinet yang diadakan sesaat sebelum Yoon mengumumkan perintah darurat militer  pada tanggal 3 Desember 2024, menurut Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional (NPA).

Namun hingga pukul 4 sore, para penyelidik belum memasuki gedung kantor presiden karena pembicaraan masih berlangsung dengan dinas keamanan presiden mengenai bagaimana penggerebekan akan dilakukan.

Surat perintah penggeledahan mencantumkan Yoon sebagai tersangka.

Dimana kantor presiden, ruang rapat Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) sebagai subjek penggerebekan.

Markas besar JCS terletak di kompleks yang sama dan komando darurat militer menggunakan ruang bawah tanah sebagai ruang situasi selama enam jam darurat militer diberlakukan.

Dikutip dari Yonhap, polisi berusaha memasuki gedung untuk menyita materi yang terkait dengan operasinya.

Laporan sebelumnya mengatakan Yoon tidak berada di dalam gedung kantor kepresidenan pada saat percobaan penggerebekan itu.

Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan pembangkangan.

Ia juga dilarang meninggalkan negara itu, menjadi presiden pertama yang dijatuhi larangan keluar negeri,

Polisi menduga Yoon mendalangi pemberontakan tersebut.

Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa bahwa dia diperintahkan oleh Yoon untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari dalam gedung Majelis Nasional untuk menghentikan mereka mencabut perintah darurat militer minggu lalu.

Petugas penegak hukum juga telah membuka kemungkinan untuk menempatkan Yoon dalam penangkapan darurat tanpa surat perintah mengingat beratnya pemberontakan, kejahatan yang hukumannya hingga mati.

Polisi juga menggerebek kantor NPA, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul (SMPA), dan Garda Polisi Majelis Nasional pada hari Rabu.

Pencarian tersebut dilakukan menyusul penangkapan darurat terhadap kepala NPA Cho Ji-ho dan kepala SMPA Kim Bong-sik pada dini hari.