TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12/2024).

Pemakzulan ini terjadi setelah Yoon mengumumkan darurat militer yang memicu kontroversi di kalangan publik dan anggota parlemen.

Proses Pemakzulan

Pemungutan suara di majelis nasional menunjukkan bahwa 204 anggota parlemen mendukung pemakzulan, sementara 85 anggota menolak.

Terdapat tiga surat suara yang rusak dan delapan dinyatakan tidak sah.

Dengan pemakzulan ini, Yoon Suk Yeol akan diberhentikan dari jabatannya hingga keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi.

Setelah pemungutan suara, Yoon mengkonfirmasi keputusannya untuk menghentikan sementara perjalanan politiknya.

"Saya menghentikan sementara perjalanan saya," ujarnya.

Meskipun demikian, Yoon menegaskan bahwa perjuangannya untuk negara tidak akan berhenti.

"Saya menghentikan sementara perjalanan saya," tambahnya.

Han Ducksoo Mengambil Alih

Setelah pemakzulan Yoon, Perdana Menteri Han Ducksoo akan menjabat sebagai pengganti sementara.

Baca juga: Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Implikasi dan Reaksi di Korea Selatan

Han berjanji akan berusaha menjaga stabilitas pemerintahan Korea Selatan.

"Saya akan mencurahkan seluruh kekuatan dan upaya saya untuk memastikan pemerintahan yang stabil," kata Han.

Pemakzulan Yoon adalah yang kedua dalam waktu kurang dari satu dekade bagi seorang pemimpin Korea Selatan.

Sebelumnya, partai oposisi juga mencoba memakzulkan Yoon seminggu lalu, namun gagal setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara.

Yoon sebelumnya mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang melibatkan pengiriman tentara ke parlemen untuk mencegah anggota parlemen menolak dekrit tersebut.

Tindakan ini memicu penyelidikan terhadap Yoon, termasuk kemungkinan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sehari setelah deklarasi darurat, anggota parlemen menyetujui penyelidikan untuk menentukan apakah tindakan Yoon melanggar hukum.

Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Kim Yonghyun telah ditangkap atas tuduhan merekomendasikan penerapan darurat militer dan menyalahgunakan kekuasaan.

Kim adalah salah satu orang terdekat Yoon dan dituduh mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi proses pemungutan suara.

Dengan situasi politik yang semakin memanas, pemerintahan baru diharapkan dapat membawa stabilitas di Korea Selatan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).