TRIBUNNEWS.COM – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

Pedersen menyatakan bahwa tindakan balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi negara tersebut.

Keadilan Melalui Sistem Peradilan yang Kredibel

Dalam pernyataannya di Damaskus, Pedersen menegaskan, "Kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel."

Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan yang melanda Suriah, yang telah menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyatnya.

Seruan untuk Mengakhiri Sanksi Barat

Pedersen juga meminta agar sanksi Barat terhadap pemerintah Suriah segera diakhiri.

Sanksi ini telah diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap tindakan brutal Assad terhadap protes damai yang dimulai pada tahun 2011.

"Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah," ujar Pedersen.

Dampak Konflik di Suriah

Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah menewaskan hampir setengah juta orang dan memaksa setengah dari populasi 23 juta jiwa mengungsi.

Pedersen mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sangat terhambat oleh sanksi yang ada.

Pertemuan dengan Pemerintah Sementara

Geir Pedersen melakukan kunjungan ke Damaskus untuk bertemu dengan pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

Meskipun HTS diakui sebagai kelompok teroris oleh AS, terdapat indikasi bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

"Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah," tegas Pedersen, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan negara mereka.

Dengan seruan ini, diharapkan Suriah dapat segera menemukan jalan menuju rekonstruksi dan perdamaian yang berkelanjutan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).