TRIBUNNEWS.COM - Pada Senin (16/12/2024), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran, Esmail Baghaei mengonfirmasi, Kedutaan Iran di Damaskus kembali beroperasi.

Dikutip dari Mehr News dan News.am, Baghaei menjelaskan, Iran akan melanjutkan kegiatan kedutaan setelah memastikan keamanan bagi kedutaan dan stafnya.

Baghaei juga menegaskan komitmen Iran untuk menjaga integritas teritorial Suriah, membantu mengatasi terorisme, dan mendukung stabilitas negara tersebut.

Kepergian penasihat militer Iran dari Suriah dianggap sebagai langkah yang bertanggung jawab.

Langkah ini menekankan bahwa misi mereka di Suriah adalah untuk memastikan keamanan negara tersebut, bukan untuk mendukung individu atau kelompok tertentu.

Staf Kedutaan Dipindahkan Sementara ke Beirut

Sebelumnya, pada Minggu (15/12/2024), Duta Besar Iran untuk Suriah, Hossein Akbari, juga mengumumkan bahwa kedutaan besar Iran akan segera kembali beroperasi.

Akbari mengungkapkan bahwa staf kedutaan sempat dipindahkan ke Beirut selama dua hingga tiga hari untuk memastikan keselamatan mereka karena meningkatnya ketegangan di Suriah.

Kedutaan Iran mengalami kerusakan akibat penjarahan yang terjadi setelah pengumuman jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad.

Namun, Akbari menegaskan bahwa tidak ada warga Iran yang terluka dalam insiden tersebut.

Serangan Israel Terhadap Suriah

Baca juga: AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan

Dalam wawancara yang sama, Hossein Akbari juga menyoroti ancaman dari Israel, yang melancarkan serangan udara intensif terhadap Suriah.

Militer Israel telah melakukan lebih dari 800 serangan dalam seminggu, dengan fokus pada Damaskus dan daerah sekitarnya.

Akbari menyatakan bahwa Israel berusaha menggulingkan pemerintah Suriah dan mencegah terbentuknya pemerintahan yang stabil di negara tersebut.

Israel dan Suriah telah dilanda konflik selama lebih dari satu dekade.

Menurut Akbari, agresi Israel dan campur tangan negara-negara Barat semakin memperburuk situasi yang dihadapi Suriah.

Kedutaan Iran Diserang

Pada Minggu (8/12/2024), sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas di dalamnya.

Dikutip dair IRNA, rekaman video yang dirilis oleh televisi Al-Araby menunjukkan kerusakan signifikan, seperti pecahnya kaca jendela, hancurnya perabotan, dan dokumen berserakan di lantai.

Serangan ini dipicu oleh kemarahan massa terhadap kedutaan Iran, yang selama ini dikenal sebagai simbol dukungan terhadap rezim Assad.

Meski begitu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kerusakan properti kedutaan mencerminkan ketegangan yang terjadi setelah kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dan sekutunya berhasil menguasai Damaskus dalam waktu yang relatif singkat.

Pemerintah Baru Suriah

Penguasa baru Suriah telah berjanji untuk membentuk pengadilan khusus, Al Jazeera melaporkan.

Pengadilan ini akan menangani mereka yang dianggap "melakukan kejahatan terhadap warga Suriah" selama rezim Bashar al-Assad yang digulingkan.

Janji ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah sementara Suriah dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera.

Juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut mengatakan bahwa bagian penting dari misi pemerintahan baru adalah membangun kembali kepercayaan rakyat.

Kepercayaan tersebut ditujukan terhadap supremasi hukum dan sistem peradilan negara.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum.

Baca juga: Keberadaan 26 Ton Emas Suriah, Bashar Al-Assad Angkut Rp 4 Triliun ke Rusia

Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan terhadap warga Suriah di penjara al-Assad diadili.

"Dengan meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan, kami ingin menyembuhkan luka mendalam yang menimpa masyarakat kita," kata Arnaut.

Langkah ini bertujuan untuk membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

Prioritas utama pemerintah adalah mereformasi lembaga negara yang telah tercemar korupsi.

"Para pegawai yang telah melakukan kejahatan dan merugikan rakyat Suriah akan diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)