Agenda Politik Jerman 2025: Ekonomi, Demokrasi dan Pengungsi
Agenda politik dalam negeri Jerman di tahun mendatang berpusar pada isu pengungsi, pemulihan ekonomi, independensi pengadilan dan…
Marco Wanderwitz, pensiunan anggota parlemen Bundestag, melihatnya berbeda. Dia yakin imigrasi bisa dikendalikan, namun polarisasi emosional berpotensi terus terjadi.
"Di satu sisi, jumlah pengungsi menurun. Dan di sisi lain, menurut saya isu ini terlalu dilebih-lebihkan. Kebanyakan politisi lokal yang saya kenal mengatakan bahwa keadaan di sini tidak seburuk tahun 2014 atau 2015," katanya. dalam wawancara dengan DW. "Tapi tetap saja, semua orang mengibarkan bendera putih.”
Omid Nouripour menyatakan bahwa angka imigrasi bisa meningkat lagi dalam beberapa tahun mendatang."Kami tahu bahwa situasi di Ukraina dapat menyebabkan lebih banyak pengungsi, dan kami melihat satu atau dua konflik di Timur Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi.”
Membentengi Mahkamah Konstitusi Federal
Partai-partai politik di Jerman menyikapi kebangkitan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dengan memperkuat hambatan legislatif bagi campur tangan politik terhadap lembaga peradilan.
AfD yang kini mengantongi dukungan 17 persen di Jerman berpeluang menghimpun mayoritas sederhana di masa depan, dan dengan begitu bisa mengubah UU terkait lembaga yudikatif. Sebab itu, Bundestag kini menyepakati syarat minimal mayoritas absolut alias dua pertiga untuk meloloskan perubahan penyelenggaraan atau struktur Mahkamah Konstitusi.
"Saat ini kita sedang mendapat tekanan besar-besaran dari kelompok sayap kanan. Kita sedang mengalami adanya kekuatan di Jerman yang menganggap bahwa mayoritaslah yang selalu mengambil keputusan dan berhak menafsirkan. Dan sebagai politisi minoritas, saya hanya bisa mengatakan dengan jelas dan jelas, demokrasi yang baik juga mempertimbangkan kelompok minoritas."