TRIBUNNEW.COM – Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyerukan agar kelompok Kurdi di Suriah dilucuti senjatanya dan diintegrasikan ke dalam pasukan keamanan pemerintah Suriah yang baru.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Ankara.

Baerbock menegaskan bahwa meskipun keamanan Kurdi penting untuk kebebasan Suriah, masalah keamanan Turki juga harus menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas kawasan.

"Keamanan Turki tidak boleh terancam oleh Suriah utara," ujarnya, merujuk pada wilayah yang dikuasai oleh militan Kurdi, Jumat (20/12/2024).

Tuntutan Turki

Hakan Fidan, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa militan Kurdi dari Peoples Defense Units (YPG) harus meletakkan senjata dan membubarkan diri.

Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Pasukan Turki dan sekutunya di Suriah telah terlibat bentrok dengan YPG sejak jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad pada bulan ini.

Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa Turki akan membantu pemerintahan baru Suriah dalam membangun struktur negara dan merancang konstitusi baru.

Erdogan juga mengumumkan bahwa Hakan Fidan akan segera mengunjungi Suriah untuk membahas struktur pemerintahan baru, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ia berharap bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Muhammad Al-Julani dapat mengarah pada kesepakatan hubungan bilateral yang lebih baik dengan Turki.

Baca juga: AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah, Komandan SDF: Pejuang Kurdi Non-Suriah akan Hengkang

Perubahan Politik di Suriah

Pemerintahan Bashar al-Assad yang telah berkuasa sejak tahun 2000, digulingkan oleh oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh Muhammad Al-Julani pada 8 Desember 2024.

Sebelum jatuhnya rezim Assad, Turki telah memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata yang memusuhi militan Kurdi, yang dianggap mengancam keamanan nasional Turki.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).