TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik di Inggris tengah dihebohkan dengan kabar pertemuan sosok pria terkaya di dunia, Elon Musk yang bertemu politisi Inggris dari partai Reform UK, Nigel Farage.

Keduanya diketahui bertemu di kediaman Mar-a-Lago milik Donald Trump di Florida pada Kamis (19/12/2024), lalu.

Pertemuan keduanya pun menimbulkan spekulasi bahwa sosok kunci dalam kampanye Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat (AS) lalu ini akan membiayai kampanye Farage.

Ditemui setelah pertemuan tersebut, Farage yang juga seorang pendukung terbesar Trump dari Inggris pun mengonfirmasi bahwa pembiayaan kampanyenya termasuk topik yang ia bahas bersama pemilik perusahaan sosial media X tersebut.

Farage mengaku bahwa ada kemungkinan Musk akan memberikan sumbangan besar untuk partai Reform UK yang mengusung Nigel Farage.

“Kami memang membicarakan soal uang,” kata Farage kepada penyiar GB News setelah pertemuan dengan Musk.

“Itu adalah negosiasi yang sedang kami lakukan. Dia (Musk) tidak menentang ide untuk memberikan kami bantuan uang. Namun, dia belum sepenuhnya memutuskan apakah dia akan melakukannya atau tidak.” pungkas Farage

Dikutip dari The Times of London melaporkan bahwa sumbangan tersebut, bisa mencapai angka $100 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Jika hal itu terjadi, maka Musk akan memecahkan rekor di Inggris sebagai orang yang memberikan sumbangan politik terbesar dalam sejarah Britania Raya.

Terkait aturan sumbangan tersebut, Musk berada di area yang bisa dikatakan cukup abu-abu.

Sebagai warga negara AS, pengusaha yang lahir di Afrika Selatan ini, tidak dapat secara hukum memberikan sumbangan pribadi untuk partai politik Inggris.

Baca juga: Sasaran Investor Baru Manchester United Bangun Markas Anyar, SJR Ingin Gaet Elon Musk

Namun demikian, dia bisa memberikan sebagian besar hartanya kepada Farage melalui salah satu anak perusahaannya yang memiliki markas cabang di Inggris, seperti Tesla dan X/Twitter.

Laporan ini pun memicu seruan agar aturan sumbangan politik di Inggris segera diperketat.

Dukungan Musk kepada Farage Dikritik

Wacana Elon Musk yang akan memberikan dukungan dana untuk Nigel Farage ini ditentang oleh sejumlah tokoh publik di Inggris.

Satu di antaranya adalah David Howarth, yang menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilu Inggris pada periode 2010 hingga 2018.

Dalam artikel yang dirilis pada blog pribadinya yang bernama Democracy for Sale pada hari Selasa (24/12/2024), Howarth menyerukan agar ada 'batasan ketat' untuk aturan sumbangan politik di Inggris.

Sosok yang juga pernah menjadi anggota parlemen Inggris dari Partai Liberal Demokrat ini mendesak agar dibuat undang-undang baru yang melarang perusahaan untuk memberikan sumbangan politik sama sekali.

“Keinginan Musk yang tampaknya ingin mendukung Reform UK dengan kekayaan besar miliknya berguna dalam satu hal: membawa kembali fokus pada sistem pembiayaan partai yang cacat di Inggris.”

Dia menambahkan bahwa Inggris membutuhkan batasan ketat pada sumbangan politik dan undang-undang baru yang melarang perusahaan untuk memberikan donasi politik.

“Para pembela sistem saat ini mengatakan bahwa sumbangan tak terbatas tidak masalah selama pengeluaran partai dibatasi selama periode pemilu,” kata Howarth

“Tetapi mengandalkan batasan pengeluaran saja untuk membatasi pengaruh uang dalam politik kita adalah ide yang buruk. Ada terlalu banyak celah yang memungkinkan sejumlah besar pengeluaran lolos." lanjut Howarth.

Baca juga: Elon Musk Isyaratkan Pangkas Staf The Fed: Jumlahnya Tak Masuk Akal

Akademisi dari Universitas Cambridge ini, menilai celah dapat terjadi keran Komisi Pemilihan di Inggris tidak memiliki kontrol ketat dalam pembiayaan kampanye.

Howarth menilai, pemerintah Inggris hanya fokus pada permasalahan tersebut saat periode kampanye sudah dimulai, bukan sebelumnya.

"Hal ini terjadi karena kontrol pengeluaran hanya berlaku selama periode kampanye pemilu yang ditentukan secara resmi." sambungnya

“Sebagian besar waktu, partai bisa mengeluarkan uang tanpa batas. Namun, kita kini hidup di era kampanye yang konstan. Konsep periode kampanye terpisah sudah tidak relevan lagi,” pungkas Howarth.

(Tribunnews.com/Bobby)