TRIBUNNEWS.COM - Israel berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kemanusiaan kepada warga Jalur Gaza yang sudah terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

Rencana ini akan mulai diberlakukan setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Israel saat ini masih mendistribusikan bantuan sesuai kebijakan Presiden Joe Biden.

Jika keputusan untuk mengurangi pasokan bantuan diambil, Israel akan berkoordinasi dengan pemerintahan baru, tetapi dengan pemahaman bahwa Hamas akan tetap berkuasa di Gaza.

Israel sebelumnya juga mempertimbangkan untuk menggunakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atau perusahaan swasta untuk mengambil alih distribusi makanan kepada warga Palestina.

Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza, menggunakan 63.416 truk dan 10.272 palet.

Pembicaraan Gencatan Senjata

Sementara itu, delegasi Israel tiba di Doha, Qatar pada Jumat (3/1/2025) untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pemulangan para pengungsi.

Meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan, sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN bahwa kesepakatan yang sedang dibahas mirip dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.

Usulan tersebut mencakup tiga tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama enam minggu yang meliputi penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk di Gaza dan pembebasan sejumlah sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Baca juga: Gebrakan Baru Israel Rugikan Warga Gaza, Berencana Kurangi Pasokan Bantuan saat Trump Berkuasa

Namun, tantangan besar tetap ada.

Pasukan Israel kemungkinan akan tetap berada di jalur tanah di perbatasan Gaza, yang dikenal sebagai koridor Philadelphia, saat fase pertama kesepakatan dimulai.

Tuntutan Israel untuk mempertahankan kehadiran pasukan di koridor tersebut dan desakan Hamas untuk mundur menjadi alasan utama kegagalan perundingan sebelumnya.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang yang mewakili keluarga sandera mengapresiasi dimulainya kembali perundingan, namun mendesak agar proses ini tidak ditunda lebih lama lagi.

"Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan," ujar forum tersebut.

Dengan situasi yang semakin kompleks, nasib warga Gaza dan proses perdamaian tetap menjadi perhatian utama di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).