Abu Muhammad al-Julani Resmi Jadi Presiden Sementara Suriah

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin de facto Suriah, Abu Muhammad al-Julani  atau Ahmed al-Sharaa, kini resmi ditunjuk sebagai presiden sementara negara tersebut.

Penunjukan ini diumumkan oleh Komando Operasi Militer, yang memimpin serangan besar-besaran yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah.

Pengumuman ini datang pada Rabu (29/1/2025), di tengah upaya pemerintah sementara yang berfokus pada transisi politik dan rekonstruksi Suriah, Middle East Eye melaporkan.

Dalam pengumuman tersebut, Konstitusi Suriah dinyatakan telah ditangguhkan, dan parlemen dibubarkan,

Faksi-faksi pemberontak yang sebelumnya beroperasi di negara itu, termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), juga dibubarkan.

Sebagai bagian dari transisi, sebuah tentara nasional Suriah yang bersatu akan dibentuk untuk menggantikan struktur militer yang lama.

Selain itu, Partai Baath dan aparat keamanan yang mendukung Bashar al-Assad juga dibubarkan.

Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani, memimpin serangan yang menggulingkan Assad kurang dari dua bulan yang lalu.

Dalam wawancara sebelumnya, Sharaa menyatakan masa transisi ini bisa berlangsung hingga empat tahun, dengan fokus awal pada penegakan hukum dan ketertiban di negara yang baru bebas dari kekuasaan Assad.

Al-Julani juga berjanji akan membentuk komite khusus untuk merancang konstitusi baru, yang mungkin memakan waktu sekitar tiga tahun.

Pembentukan Pemerintahan Baru

Baca juga: Panglima Perang Israel Tegaskan Militernya akan Menduduki Suriah Selatan Tanpa Batas Waktu

Selain itu, Al-Julani mengumumkan akan ada konferensi dialog nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Suriah.

Konferensi ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai aspek transisi politik dan membentuk pemerintahan yang inklusif, Al Jazeera melaporkan.

Proses pemilihan umum yang sah diperkirakan akan memerlukan sensus penduduk yang komprehensif, dan kemungkinan besar baru akan dilaksanakan setelah konstitusi baru diterima.

Komando Operasi Militer juga mengumumkan semua faksi militer yang sebelumnya ada akan diintegrasikan ke dalam struktur negara yang baru.

Ini termasuk pembubaran tentara rezim Assad yang sudah tidak berfungsi dan badan-badan keamanan yang selama ini menindas warga Suriah.

Pengumuman ini menunjukkan Suriah sedang bergerak menuju pembentukan negara baru yang lebih terorganisir dan terpusat.

Reaksi Internasional

Menurut laporan Al Jazeera, pengumuman ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah Suriah di masa depan.

Langkah ini membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk mencabut sanksi terhadap Suriah, yang telah memberikan dampak buruk pada ekonomi negara tersebut.

Radwan Ziadeh, seorang analis senior di Arab Center Washington DC, menilai peralihan ini menandakan "transisi kekuasaan ke tangan sipil," yang akan melibatkan pembentukan badan legislatif sementara dalam beberapa hari mendatang.

Muncul pertanyaan mengenai bagaimana pemerintahan semenara ini akan menyatukan berbagai kelompok pemberontak dengan ideologi yang berbeda.

Transisi politik di Suriah, menurut beberapa analis, mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampu menciptakan konsensus di kalangan semua pihak yang terlibat.

Suriah kini memasuki fase baru dengan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Sharaa.

Walaupun proses transisi ini diperkirakan memakan waktu hingga beberapa tahun, langkah ini memberi harapan, negara yang telah porak-poranda akibat perang akan memulai perjalanan panjang menuju rekonstruksi dan stabilitas.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)