Erdogan Menerima Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa, Tawarkan 'Dukungan untuk Membangun Kembali

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan  bertemu dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa sebagai bagian dari kunjungan pertama pejabat Suriah ke Ankara dalam 13 tahun.

Berbicara bersama Presiden de facto Suriah Ahmad al-Sharaa di Ankara pada tanggal 4 Februari, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki akan mendukung rakyat Suriah, yang sekarang memiliki kemauan yang diperlukan untuk menentukan masa depan mereka dan membangun kembali negara tersebut.

Setelah bertemu dengan Sharaa, Presiden Erdogan mengatakan, “Sebagai warga Turki, sebagaimana kami tidak meninggalkan saudara-saudari Suriah kami di masa-masa tersulit mereka, kami akan terus memberi mereka dukungan yang diperlukan di masa baru ini.”

"Dengan bertindak dalam solidaritas [dengan Suriah], saya yakin kita akan sepenuhnya menciptakan suasana perdamaian dan keamanan tanpa terorisme di wilayah geografi bersama kita," tambah Presiden Erdogan.

Pemerintah Turki menganggap Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan cabangnya di Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, sebagai organisasi teroris.

Erdogan juga berjanji untuk membantu membangun kembali negara yang dilanda perang dan membantu para pengungsi Suriah untuk kembali. 

"Kami siap mendukung pembangunan kembali kota-kota Suriah yang hancur. Seiring dengan percepatan pembangunan ekonomi Suriah, pemulangan sukarela juga akan semakin meningkat," ungkapnya. 

Pertemuan Sharaa dengan Erdogan merupakan delegasi resmi Suriah pertama yang mengunjungi wilayah Turki dalam lebih dari 13 tahun.

Sharaa, mantan kepala Al-Qaeda di Suriah, mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara sementara Suriah minggu lalu.

Sejak tahun 2011, Turki mendukung operasi rahasia yang dipimpin AS untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. 

Kelompok bersenjata, termasuk Front Nusra yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, menerima senjata dan pembiayaan dari Israel, Barat, Teluk, dan Turki. 

Ratusan ribu warga Suriah tewas dalam pertempuran itu, dan jutaan orang menjadi pengungsi.

Front Nusra kemudian berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Para pejuangnya menggulingkan pemerintahan Assad pada 8 Desember tahun lalu.

Sharaa mengatakan pemerintahnya berharap dapat menjalin hubungan resmi dengan AS dalam beberapa hari mendatang tetapi belum berbicara dengan pejabat Gedung Putih.

"Saya yakin Presiden Trump menginginkan perdamaian di wilayah tersebut, dan mencabut sanksi merupakan prioritas utama. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan apa pun untuk mempertahankan penderitaan rakyat Suriah," kata Sharaa dalam wawancara dengan The Economist yang diterbitkan pada Senin malam.

Sharaa juga menyatakan bahwa pasukan AS berada di Suriah tanpa persetujuan pemerintah, dan menambahkan bahwa kehadiran semacam itu harus disetujui oleh negara.

Pasukan AS menduduki wilayah kaya minyak di timur laut Suriah dalam kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan telah menolak akses negara tersebut, yang telah hancur secara ekonomi oleh sanksi AS, ke sumber daya energinya.

Selama wawancara tersebut, Sharaa juga menggambarkan sanksi AS terhadap Suriah sebagai "risiko paling serius" bagi negara tersebut.

Pertemuan Erdogan dan Sharaa terjadi saat tentara Turki berencana untuk mendirikan dua pangkalan militer baru di Suriah yang akan digunakan untuk melatih angkatan bersenjata baru di negara itu, sumber Arab yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh surat kabar Turkiye pada tanggal 3 Februari.   

"Turki akan melatih militer negara itu di dua pangkalan militer yang akan didirikannya di Suriah," kata laporan itu. 

"Turki dan Suriah akan menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Menurut perjanjian tersebut, yang diharapkan akan segera ditandatangani, Ankara akan membantu Suriah jika Damaskus menghadapi ancaman mendadak," tambahnya. 

SUMBER: THE CRADLE