Semakin Banyak Negara Menolak Usulan Donald Trump untuk Kuasai Gaza, Raja Yordania Berangkat ke AS

TRIBUNNEWS.COM-  Tiongkok, Inggris dan Spanyol mengecam usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk "mengambil alih" Jalur Gaza sementara Raja Yordania Abdullah akan bertemu dengan pejabat di Inggris dan AS, termasuk kepala negara Amerika.

Menggandakan penentangannya terhadap pemindahan paksa warga Palestina, Tiongkok pada hari Kamis menolak setiap langkah untuk mengubah Gaza menjadi "alat tawar-menawar untuk keuntungan politik," kantor berita Anadolu melaporkan.

"Gaza adalah milik rakyat Palestina. Itu adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Palestina, bukan alat tawar-menawar untuk keuntungan politik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun kepada wartawan di Beijing.

Ia menekankan bahwa “masyarakat internasional harus bergandengan tangan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi daripada memperburuk situasi di sana.”

Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa AS "akan mengambil alih Jalur Gaza dan "memilikinya" selain meratakan lokasi tersebut untuk "menyingkirkan bangunan-bangunan yang hancur." 

Pengumuman tersebut menyusul pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya, ia menyerukan relokasi warga Palestina di daerah kantong itu, yang hancur akibat pemboman gencar Israel selama lebih dari 15 bulan, ke Mesir dan Yordania. 

Rencana itu ditentang oleh dunia Arab dan negara-negara lain, yang menyebutnya sebagai pembersihan etnis.

“Tiongkok dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah dari rakyat Palestina,” kata Jiakun.

Ia menambahkan bahwa "Orang Palestina memerintah Palestina' adalah cara mendasar untuk memajukan pemerintahan pascakonflik di Gaza. Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza."

Inggris: 'Tidak Boleh Ada Pengungsian Paksa'

Pemerintah Inggris juga mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menentang segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara Arab tetangga.

“Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina, ataupun pengurangan wilayah Jalur Gaza,” kata Menteri Pembangunan Inggris di Kantor Luar Negeri, Anneliese Dodds, saat berpidato di hadapan DPR.

Dia mengatakan kepada parlemen bahwa Palestina harus menentukan masa depan Gaza, menurut Anadolu.