TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menyindir keras kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza.

Menurut Ben Gvir, Israel di bawah Netanyahu kini telah menjadi objek atau target cemoohan di Timur Tengah.

Dalam wawancaran dengan radio Kol BaRama hari Minggu, (9/2/2025), Ben Gvir mengecam cara Netanyahu menangani perang di Gaza.

“Kita sudah menjadi objek cemoohan di Timur Tengah, dan saya bahkan tak yakin bahwa kita menyadarinya,” ujar Ben Gvir dikutip dari Anadolu Agency.

Eks menteri sayap kanan itu mengklaim dulu dia adalah satu-satunya orang dalam kabinet Netanyahu yang menolak penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut dia, sikapnya itu mungkin bisa sepenuhnya mengubah situasi di Gaza.

Ben Gvir juga menyindir respons Netanyahu atas tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel. Dia mengatakan Netanyahu tak bisa memerintah hanya berdasarkan tekanan dari luar.

Kata dia, Israel seharusnya tidak pernah mengizinkan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar mengalir ke Gaza karena bisa menguntungkan Hamas.

Lalu, meminta penerapan “program migrasi sukarela” bagi warga Palestina di Gaza. Ini merujuk kepada usul Presiden AS Donald Trump tentang pemindahan warga Gaza ke luar negeri.

“Kita harus meluncurkan inisiatif untuk mendorong migrasi sukarela sekarang. Presiden Trump berkata ada waktu, tetapi demi kepentingan Israel, kita tak punya waktu untuk disia-siakan,” katanya.

Ben Gvir yang pernah menjadi sekutu Netanyahu itu mengaku tidak akan bersedia bergabung dengan pemerintah, kecuali jika Israel berkomitmen menghancurkan Hamas.

Dia keluar dari kabinet setelah pemerintahan Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan dengan Hamas dan pertukaran tahanan. Semenjak itu dia mendorong pemindahan warga Palestina dari Gaza.

Baca juga: Bertempur di Dunia Maya, Geng Hacker Pro-Palestina Curi 350.000 Dokumen Kepolisian Israel

Seperti Ben Gvir, Netanyahu juga menyambut baik usul Trump. Menurutnya, usul itu adalah “pendekatan yang tepat” dalam hal masa depan warga Palestina.

Adapun Partai Otzama Yehudit yang dikepalai Ben Gvir telah mengajukan sebuah RUU kepada Knesset (parlemen Israel). RUU itu berisi usul tentang insentif keuangan bagi warga Gaza yang bersedia bermigrasi.

“Setiap warga Gaza yang memilh beremigrasi akan menerima paket bantuan keuangan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Israel.”

IDF siapkan rencana pemindahan warga Gaza

Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza “secara sukarela”.

Perintah itu disampaikan Katz pada hari Kamis, (6/5/2025) atau dua hari setelah Trump mengungkapkan rencana pemindahan warga Gaza.

“Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump itu, yang memungkinkan banyak penduduk Gaza untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia,” katanya dikutip dari media Israel Yedioth Ahronoth.

“Saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan rencana yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang tertarik pindah untuk pergi ke tempat mana pun di dunia ini yang bersedia menerima mereka.”

Satuan Penanganan Terorisme di Kementerian Pertahanan Israel diduga akan mengurus hal ini. Namun, Katz mengarahkan perhatiannya kepada IDF.

Katz meminta IDF untuk menyiapkan opsi pintu keluar bagi warga Gaza dari darat, laut, dan udara.

Dia juga merinci daftar negara yang menurut dia harus mengizinkan masuknya warga Gaza.

Baca juga: VIDEO Ejekan Telak Hamas ke Israel, Tampilkan Petempur Kaki 1 Pegang Senjata saat Bebaskan Sandera

“Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya yang sudah membuat tudingan palsu dan rencana jahat terhadap Israel karena aktivitasnya di Gaza, secara hukum diwajibkan untuk mengizinkan setiap warga Gaza memasuki wilayahnya, dan kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolaknya,” ujar Katz.

“Ada negara-negara seperti Kanada yang punya program imigrasi teregulasi dan sudah mengungkapkan keinginan untuk menerima penduduk Gaza. Warga Gaza harus diizinkan menikmati kebebasan untuk pergi, dan imigrasi seperti ini lazim di mana pun di seluruh dunia.”

Menurut Katz, usulan Trump bisa memunculkan banyak kemungkinan mengenai pindahnya warga Gaza secara sukarela. Di samping itu, usulan tersebut akan memungkinkan percepatan rencana pembangunan kembali Gaza.

(*)