Kelompok militan Hamas mengumumkan, pihaknya akan menunda pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut. Alasan tindakan itu karena Hamas menyebut Israel telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Abu Obeida, juru bicara militan Hamas, mengeklaim bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan pada 19 Januari, Israel telah menunda kepulangan pengungsi warga Palestina ke Gaza utara, menyerang warga Gaza dengan tembakan dan artileri militer, serta menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah itu.

Obeida menambahkan, pasukan Hamas tidak akan membebaskan para sandera kembali sampai Israel "mematuhi dan mengompensasi kesalahan dalam beberapa pekan terakhir."

Seharusnya, ada lebih banyak sandera yang dibebaskan pada Sabtu (08/02) sebagai bagian dari pertukaran dengan puluhan tahanan Palestina.

Sejauh ini, sudah terjadi lima kali pertukaran sandera dan tahanan antara Israel-Hamas dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata ini. Tiga sandera telah dibebaskan pada Sabtu (08/02) lalu.

Israel sebut Hamas langgar kesepakatan, militer disiagakan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada Senin (10/02) bahwa penundaan pembebasan sandera oleh Hamas ini justru adalah "pelanggaran total" terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

"Pengumuman Hamas untuk menghentikan pembebasan sandera Israel adalah pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Saya telah menginstruksikan pasukan militer Israel (IDF) untuk bersiap siaga tingkat tertinggi dengan setiap kemungkinan situasi di Gaza," kata Katz dalam sebuah pernyataan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan bahwa "seluruh keluarga para sandera telah diberi tahu malam ini tentang pengumuman Hamas itu."

"Para keluarga diberi tahu bahwa Negara Israel berkomitmen untuk menghormati perjanjian dan menganggap setiap pelanggaran sebagai sesuatu yang sangat serius," tambahnya.

Presiden Palestina batalkan sistem tunjangan bagi keluarga tahanan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghentikan sistem tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang dipenjara atau terbunuh oleh pasukan Israel.

Tunjangan akan dialihkan ke badan pemerintahan yang berafiliasi dengan kantor presiden, dengan mekanisme distribusi baru yang detailnya belum diumumkan. Masih belum pasti bagaimana sistem bantuan keuangan untuk keluarga tahanan itu nantinya.

Sistem ini telah lama menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), dan penghapusannya telah menjadi tuntutan utama berturut-turut dari pemerintahan AS terhadap Otoritas wilayah teritorial Palestina.

Sebelumnya, Abbas membela sistem tunjangan itu sebagai "tanggung jawab sosial" kepada pihak keluarga korban,menyebut para tahanan sebagai "korban pendudukan Israel."

Namun, sistem ini mendapat kritik dari beberapa pihak yang menyebutnya sebagai "pay for slay" atau secara harfiah berarti membunuh dengan brutal, karena dinilai memberi penghargaan kepada keluarga militan yang melakukan serangan terhadap Israel, meskipun label tersebut ditolak oleh pihak Palestina.

Militer Israel tingkatkan kesiagaan di sekitar Gaza

Militer Israel menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan kesiagaan dan "memperkuat" posisi pasukannya di wilayah sekitar Jalur Gaza setelah Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera tersebut.

"Penguatan pasukan akan mempertegas pertahanan di wilayah itu dan meningkatkan kesiapan untuk berbagai skenario," tulis Pasukan Pertahanan Militer Israel (IDF) di media sosial X.

Militer Israel juga mengatakan akan menunda cuti bagi pasukan tentara tempur dan unit operasional dalam komando selatannya.

kp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)